Eddy Flo
MerahPutih.Com - Memasuki tahun politik 2018, dimana sejumlah daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, prajurit TNI diingatkan untuk tidak terseret politik praktis.
Agar tidak terjebak dalam politik praktis, seluruh prajurit TNI harus selalu mawas diri. Demikian disampaikan Kepala Sfat TNI AD, Jenderal Mulyono.
"Pada satu sisi, kita berbangga memiliki prajurit yang diminta untuk terjun dalam dunia politik, tetapi pada sisi lain, kita harus tetap netral dan menjadi institusi yang mampu mengawal proses demokrasi di negara ini," kata KASAD Jenderal TNI Mulyono dalam sambutannya saat upacarasertijab empat pangdam dan enam pati lainnya, di Makodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11).
Prajurit TNI AD yang akan bertarung dalam konstelasi politik di Pilkada 2018, yakni Letjen TNI Edy Rahmayadi yang saat ini menjabat Pangkostrad. Edy Rahmayadi akan mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara.
"Bila negara dan rakyat membutuhkan, saya izinkan bila ada anggota saya yang ingin terjun ke dunia politik. Tetapi harus mematuhi aturan yang ada. Tidak boleh prajurit aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik yang mendukung untuk kepentingannya. Bila diketahui, akan ditindak tegas," kata KASAD Jenderal Mulyono sebagaimana dilansir Antara.
Jenderal Mulyono mengatakan, pada tahun 2018 nanti akan digelar perhelatan akbar Pilkada secara langsung dan serentak Tahap ke III di sebagian wilayah Indonesia. Pada situasi seperti ini dan mendekati Pilpres 2019, berbagai benturan kepentingan diperkirakan akan semakin tinggi intensitas dan eskalasinya serta sulit diprediksi.
"Sehingga menyimpan potensi ancaman yang tidak kalah bahayanya bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila tidak dikelola dengan baik," katanya.
Memasuki tahun politik itu, TNI AD harus terus mawas diri dari kemungkinan terseret ke dalam politik praktis.
Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 34 tentang TNI, mantan Pangkostrad ini menegaska agar TNI bersikap netral dan memegang teguh ketentuan demokrasi serta harus dijunjung tinggi.
"Jangan biarkan prajurit kita, baik perorangan maupun satuan terpengaruh atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, karena TNI hanya mengenal politik Negara," pungkas KASAD Jenderal TNI Mulyono.(*)
