Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melakukan perubahan aturan dalam mengangkat dan memberhentikan direksi Badan Usaha Milik Negara, terutama bagi karyawan yang sudah mengabdi di perusahaan negara.
Kini, karyawan BUMN generasi milenial dan muda serta di bawah usia 50 tahun, bisa menjabat direksi BUMN, tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu.
Baca Juga:
Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M
Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
Dalam Pasal 96 ayat (1) menyebutkan dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota direksi pada BUMN yang bersangkutan, karyawan tersebut pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota direksi.
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi karyawan yang telah mencapai usia 50 tahun, baik pada saat pengangkatan maupun setelah diangkat menjadi anggota direksi," menurut Pasal 96 ayat (2) PP No. 23/2022.
Aturan ini memungkinkan karyawan muda dan milenial di satu BUMN tertentu dapat diangkat menjadi anggota direksi BUMN lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 96 ayat (3).
Pasal itu menyebutkan, bahwa dalam hal karyawan tersebut diangkat menjadi anggota direksi pada BUMN lain, yang bersangkutan dapat meminta pensiun setelah mencapai usia 50 tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BUMN yang bersangkutan.
Pasal 96 ayat (4) menyebut bahwa selama karyawan BUMN diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai dengan ketentuan pada BUMN yang bersangkutan.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan BUMN yang diangkat sebagai anggota direksi pada BUMN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota direksi pada BUMN lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri," demikian ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) PP No. 23/2022.
Sebelumnya, dalam Pasal 96 ayat (1) PP No. 45/2005 hanya menyatakan bahwa dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota direksi BUMN, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota direksi.
Sementara itu, Pasal 96 ayat (2) PP No. 45/2005 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan yang diangkat sebagai anggota direksi diatur dengan peraturan menteri.
Aturan anyar atau PP No. 23/2022 , telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2022. (Asp)
Baca Juga:
Erick Thohir Beri Alasan BUMN Tidak Menjadi Sponsor Formula E
