Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum

Ilustrasi: Pendakian Gunung Lawu via Karanganyar ditutup untuk sementara waktu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Aris Wasita

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan yang melanda Gunung Lawu, baik di sisi Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan bencana, khususnya karhutla.

Baca juga:

Pendaki asal Bandung Meninggal di Gunung Lawu, Evakuasi Terkendala Cuaca

Riyono juga menyoroti peran penting masyarakat penjaga hutan di lereng Gunung Lawu, yang berjuang dengan peralatan terbatas.

"Mereka ini hidup separuh waktunya untuk menyelamatkan hutan, tapi dengan alat yang sangat terbatas,” ujar Riyono, Kamis (31/7).

Menurutnya, anggaran penanggulangan bencana masih belum proporsional dan perlu ditinjau efektivitasnya. Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan.
Riyono mendorong pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif, melibatkan DPR, pemerintah, masyarakat lokal, serta organisasi lingkungan.

Baca juga:

Sosok Mbok Yem, ‘Penyelamat’ Pendaki di Puncak Gunung Lawu yang Kini Telah Tiada

Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini, patroli, penguatan kelompok masyarakat peduli hutan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mencegah kebakaran.

Riyono juga menyebut bahwa pengelolaan dan pengawasan hutan secara serius adalah kunci agar hutan dapat menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional.

#Kawasan Wisata Gunung Lawu #DPR RI #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Bagikan