Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum

Ilustrasi: Pendakian Gunung Lawu via Karanganyar ditutup untuk sementara waktu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Aris Wasita

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan yang melanda Gunung Lawu, baik di sisi Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan bencana, khususnya karhutla.

Baca juga:

Pendaki asal Bandung Meninggal di Gunung Lawu, Evakuasi Terkendala Cuaca

Riyono juga menyoroti peran penting masyarakat penjaga hutan di lereng Gunung Lawu, yang berjuang dengan peralatan terbatas.

"Mereka ini hidup separuh waktunya untuk menyelamatkan hutan, tapi dengan alat yang sangat terbatas,” ujar Riyono, Kamis (31/7).

Menurutnya, anggaran penanggulangan bencana masih belum proporsional dan perlu ditinjau efektivitasnya. Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan.
Riyono mendorong pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif, melibatkan DPR, pemerintah, masyarakat lokal, serta organisasi lingkungan.

Baca juga:

Sosok Mbok Yem, ‘Penyelamat’ Pendaki di Puncak Gunung Lawu yang Kini Telah Tiada

Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini, patroli, penguatan kelompok masyarakat peduli hutan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mencegah kebakaran.

Riyono juga menyebut bahwa pengelolaan dan pengawasan hutan secara serius adalah kunci agar hutan dapat menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional.

#Kawasan Wisata Gunung Lawu #DPR RI #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Bagikan