Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum
Ilustrasi: Pendakian Gunung Lawu via Karanganyar ditutup untuk sementara waktu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Aris Wasita
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan yang melanda Gunung Lawu, baik di sisi Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan bencana, khususnya karhutla.
Baca juga:
Pendaki asal Bandung Meninggal di Gunung Lawu, Evakuasi Terkendala Cuaca
Riyono juga menyoroti peran penting masyarakat penjaga hutan di lereng Gunung Lawu, yang berjuang dengan peralatan terbatas.
"Mereka ini hidup separuh waktunya untuk menyelamatkan hutan, tapi dengan alat yang sangat terbatas,” ujar Riyono, Kamis (31/7).
Menurutnya, anggaran penanggulangan bencana masih belum proporsional dan perlu ditinjau efektivitasnya. Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan.
Riyono mendorong pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif, melibatkan DPR, pemerintah, masyarakat lokal, serta organisasi lingkungan.
Baca juga:
Sosok Mbok Yem, ‘Penyelamat’ Pendaki di Puncak Gunung Lawu yang Kini Telah Tiada
Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini, patroli, penguatan kelompok masyarakat peduli hutan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mencegah kebakaran.
Riyono juga menyebut bahwa pengelolaan dan pengawasan hutan secara serius adalah kunci agar hutan dapat menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
MKD Gelar Sidang Putusan Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor