Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum

Ilustrasi: Pendakian Gunung Lawu via Karanganyar ditutup untuk sementara waktu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Aris Wasita

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan yang melanda Gunung Lawu, baik di sisi Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan bencana, khususnya karhutla.

Baca juga:

Pendaki asal Bandung Meninggal di Gunung Lawu, Evakuasi Terkendala Cuaca

Riyono juga menyoroti peran penting masyarakat penjaga hutan di lereng Gunung Lawu, yang berjuang dengan peralatan terbatas.

"Mereka ini hidup separuh waktunya untuk menyelamatkan hutan, tapi dengan alat yang sangat terbatas,” ujar Riyono, Kamis (31/7).

Menurutnya, anggaran penanggulangan bencana masih belum proporsional dan perlu ditinjau efektivitasnya. Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan.
Riyono mendorong pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif, melibatkan DPR, pemerintah, masyarakat lokal, serta organisasi lingkungan.

Baca juga:

Sosok Mbok Yem, ‘Penyelamat’ Pendaki di Puncak Gunung Lawu yang Kini Telah Tiada

Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini, patroli, penguatan kelompok masyarakat peduli hutan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mencegah kebakaran.

Riyono juga menyebut bahwa pengelolaan dan pengawasan hutan secara serius adalah kunci agar hutan dapat menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional.

#Kawasan Wisata Gunung Lawu #DPR RI #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Bagikan