Karhutla Gunung Lawu Ancam Ekonomi dan Kesehatan, DPR Desak Penegakan Hukum

Ilustrasi: Pendakian Gunung Lawu via Karanganyar ditutup untuk sementara waktu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Aris Wasita
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan yang melanda Gunung Lawu, baik di sisi Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan bencana, khususnya karhutla.
Baca juga:
Pendaki asal Bandung Meninggal di Gunung Lawu, Evakuasi Terkendala Cuaca
Riyono juga menyoroti peran penting masyarakat penjaga hutan di lereng Gunung Lawu, yang berjuang dengan peralatan terbatas.
"Mereka ini hidup separuh waktunya untuk menyelamatkan hutan, tapi dengan alat yang sangat terbatas,” ujar Riyono, Kamis (31/7).
Menurutnya, anggaran penanggulangan bencana masih belum proporsional dan perlu ditinjau efektivitasnya. Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan.
Riyono mendorong pendekatan yang lebih modern dan kolaboratif, melibatkan DPR, pemerintah, masyarakat lokal, serta organisasi lingkungan.
Baca juga:
Sosok Mbok Yem, ‘Penyelamat’ Pendaki di Puncak Gunung Lawu yang Kini Telah Tiada
Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini, patroli, penguatan kelompok masyarakat peduli hutan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mencegah kebakaran.
Riyono juga menyebut bahwa pengelolaan dan pengawasan hutan secara serius adalah kunci agar hutan dapat menjadi bagian dari ketahanan pangan nasional.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)