Karena Viral, Bawaslu Dalami Dugaan Fitnah di Film Dirty Vote

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Februari 2024
Karena Viral, Bawaslu Dalami Dugaan Fitnah di Film Dirty Vote

Tangkapan Layar Film Dirty Vote.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono meluncur ke publik. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga. Hingga Senin pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca Juga:

Ma'ruf Amin Sebut Film Dirty Vote Harus Direspons dengan Baik

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap film dokumenter "Dirty Vote" usai Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut terdapat fitnah dalam film tersebut.

"Berkenaan soal dugaan fitnah dan lain sebagainya, nanti kami dalami lagi," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2).

Lolly mengatakan, film dokumenter "Dirty Vote" termasuk suatu hal yang viral karena mampu mencapai jutaan penonton dalam kurun waktu yang singkat.

"Ternyata kan saya lihat tadi viewer (penonton) yang nonton film ini luar biasa tinggi, ya. Dalam satu hari, dia (film "Dirty Vote") sudah mampu mencapai 3,5 juta (penonton) tadi yang saya lihat, ya. Jadi ini sesuatu yang viral," ujarnya.

Ia mengatakan, suatu hal yang viral perlu mendapatkan respons oleh pihaknya sehingga akan mendiskusikan dugaan fitnah yang dikemukakan oleh TKN Prabowo-Gibran.

"Sesuatu yang viral itu perlu mendapat respons supaya tidak menimbulkan kegaduhan, dan membuat terang sebuah peristiwa. Jadi berdasarkan situasi ini nanti tentu kami akan melakukan pendalaman. Kami akan diskusikan di level pimpinan," katanya dikutip Antara.

TKN Prabowo-Gibran mencurigai film dokumenter “Dirty Vote” yang diluncurkan dalam platform YouTube, Minggu (11/2), bertujuan menurunkan muruah Pemilu 2024.

“Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman saat membacakan sikap TKN atas tayangan dokumenter “Dirty Vote”.

Sementara respon sebaliknya diungkapkan dari Tim Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang menilai film itu bagian dari kebebasan berekspresi. (*)

Baca Juga:

Airlangga: Film Dokumenter Dirty Vote adalah Kampanye Hitam

#KPU #Bawaslu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Bagikan