Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Begini Reaksi Fraksi PKS

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR berharap, Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) betul-betul dijalankan.

Hal tersebut disampaikan merespon Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Baca Juga

SE Kapolri soal Penerapan UU ITE Dinilai Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

"Kita berharap agar pelaksana di lapangan, khususnya dari petugas hukum lebih bisa menyesuaikan dan lebih persuasif. Mudah mudahan SE ini betul betul bisa dijalankan," kata anggota DPR Fraksi PKS, Sukamta kepada wartawan, Selasa, (23/2).

Dalam surat tersebut ada 11 poin yang salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf.

Meski demikian, anggota Komisi I DPR ini tetap meminta, agar pasal- pasal yang disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pasal karet itu dapat dikaji dan direvisi.

"Masalah utamanya adalah pada isi pasal yang ringkas padat dan tidak rinci, sehingga bisa ditarik tarik untk menjerat orang orang yang boleh jadi tidak perlu dipidana. Cukup diberi peringatan dan dilakukan pembinaan saja," ujarnya.

Sukamta mengamini, masalah yang terjadi dalam UU ITE ini adalah soal penerapan dan prakteknya. Dalam prakteknya, selama ini banyak kasus yang dituntut dengan UU ITE dan berujung pada penahanan.

"Jadi kami berharap dua duanya bisa berjalan. Pembenahan pelaksanaan di lapangan dan revisi pasal pasal karet di UU nya," pungkas Sukamta. (Pon)

Baca Juga

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE