Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kapolri Ingatkan Jika Politik Identitas Memicu Terjadinya Perpecahan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Agustus 2022
Kapolri Ingatkan Jika Politik Identitas Memicu Terjadinya Perpecahan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri melakukan silaturahminya dengan ulama di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan semua pihak agar mewaspadai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Politik identitas bisa memicu terjadinya perpecahan.

Baca Juga:

Partai Koalisi KIB Kompak Daftar Pemilu ke KPU Pekan Depan

"Tentunya di 2024 (Pemilu 2024) ini kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," ujarnya.

Sigit mengatakan, perpecahan atau polarisasi akibat politik identitas pada 2019 terjadi di mana-mana. Bahkan, sampai saat ini suasana tersebut masih ada.

"Bagaimana masyarakat kita yang terkenal toleran, gotong royongnya bagus saat ini berubah. Misalnya, memilih Presiden, berbeda dengan tetangga yang tadinya setiap hari bersapa saat ini mungkin tidak mau," terangnya.

Mantan Kabareskrim Polri menambahkan, mau tidak mau juga harus disadari bahwa Pemilu 2024 sudah tinggal selangkah lagi. Untuk itu, ia berharap tidak terjadi masalah di masyarakat.

"Saya tekankan dan tentunya saya punya iktikad tidak akan bisa maksimal selain dibantu ulama. 2024 kita jaga masyarakat agar tidak terpengaruh, terpecah karena adanya politik identitas," ucap Listyo.

Kapolri berharap calon kepala negara nantinya turut serta mendamaikan masyarakat dengan adu program positif sehingga masyarakat melihat apa yang dikampanyekan tersebut cocok. Jika cocok pada figur tersebut, tentunya akan memilihnya.

Listyo mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh adanya beragam isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Masyarakat harus cerdas dan tidak terpengaruh berbagai macam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks.

"Jangan sekali kita biarkan ada yang membuat terpecah belah, SARA, ujaran kebencian, hoaks. Itu tidak boleh terjadi lagi. Tugas kita mengingatkan. Jika ada yang masuk ke telepon seluler (hoaks), kita hapus," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Target Partai Demokrat di Pemilu 2024

#Pemilu #Pilpres #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan