Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Dewan Pers Indonesia di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6).
Pertemuan ini menyepakati pembuatan MoU kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi mencegah polarisasi saat Pemilu 2024.
"Dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system," ungkap Sigit kepada wartawan.
Baca Juga:
Sekjen PKS Sebut Rapimnas Momen Satukan Langkah untuk Pemenangan Pemilu 2024
Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, dalam pertemuan ini antara Polri dan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat.
"Karena ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan," jelas dia.
"Ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita," tuturnya.
Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global.
Dengan begitu, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.
"Kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, rekan-rekan media dan kepolisian," ungkap dia.
"Karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," terangnya.
Baca Juga:
Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024
Sementara Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan dalam menghadapi Pemilu 2024, pihaknya bersama Polri memiliki keinginan yang sama, yakni menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial.
"Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi," jelas Azyumardi.
Selain itu, Azyumardi berharap adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.
"Kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," tutup Azyumardi. (Knu)
Baca Juga:
Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum
