Kapolri Berikan Penghargaan untuk 4 Kepala Kepolisian Negara ASEAN dan Australia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 14 Februari 2018
Kapolri Berikan Penghargaan untuk 4 Kepala Kepolisian Negara ASEAN dan Australia

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada 4 Kepala Kepolisian negara Asean dan Kepala Kepolisian Australia, serta mantan Kepala Kepolisian Malaysia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul menyatakan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama ini diperuntukan kepada seseorang yang telah berjasa terhadap perkembangan dan kemajuan Polri.

"Piagam penghargaan Bintang Bhayangkara Utama merupakan penghargaan di lingkungan Polri, namun ditandatangani Bapak Presiden. Jadi ini penghargaan tertinggi bagi anggota Polri dan yang dianggap memberikan dukungan bantuan dalam operasional tugas-tugas Polri," kata Kombes Martinus Sitompul di PTIK/STIK, Jakarta Selatan, Rabu (14/02).

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyatakan Kepala Kepolisian negara Asean dan Kepala Kepolisian Australia ini sudah banyak membantu Polri untuk pengungkapan kasus internasional. Oleh karena itu, Polri memberikan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama untuk membalasnya.

"Kita ketahui bahwa tugas Polri juga tak hanya domestik tapi juga internasional, karena beberapa negara terjadi kejahatan transnasional. Oleh karena itu dukungan yang diberikan kepada negara Indonesia mendapat penilaian dan apresiasi berupa piagam Bintang Bhayangkara Utama," tambahnya.

Adapun Kepala Kepolisian yang mendapatkan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama adalah sebagai berikut :

- Kepala Kepolisian Singapura Komisioner Hong Wee Teck

- Kepala Kepolisian Malaysia Inspector General of Police Tan Sri Dato Sri Mohammad Fuji

- Kepala Kepolisian Brunei Darusaalam Dato Paduka Seri Haji Mohd Jammy bin Haji Muhd Syah Al Islam

- Kepala Kepolisian Filipina Ronald M Dela Rosa

- Kepala Kepolisian Australia Commander Jamie Strauss

- Mantan Kepala Kepolisian Malaysia Deputy Commisioner of Police Daro Ramli bin Mohammed Yusuf. (Gms)

#Polri #Kombes Pol Martinus Sitompul
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan