Kapolri: Bendera di Mapolsek Kebayoran Lama Belum Tentu Logo ISIS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 05 Juli 2017
Kapolri: Bendera di Mapolsek Kebayoran Lama Belum Tentu Logo ISIS

Jenderal (Pol) Tito Karnavian. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian tak ingin terlalu terburu-buru menyimpulkan bendera yang terpasang di pagar Mapolsek Kebayoran Lama adalah bendera ISIS.

"Karena itu kan lafalnya lafal umum. Tapi kadang-kadang dikonotasikan sebagai bendera ISIS. Ya bisa oleh kelompok itu, bisa juga oleh pihak-pihak ketiga yang ingin membuat situasi menjadi kisruh. Bisa saja," ujar Tito di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (5/7).

Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki Polda Metro Jaya dan Densus 88. Sehingga, Tito berharap masyarakat jangan mudah menyimpulkan pemasangan bendera itu adalah sebuah bentuk teror kepada kepolisian.

"Jangan negative thinking dulu bahwa itu adalah serangan teror. Belum tentu. Bisa betul dari kelompok itu, bisa dari kelompok pihak ketiga yang suka kalau ramai-ramai," jelas Tito.

Menurut Mantan Kapolda Metro Jaya itu, tujuan utama sebuah aksi teror bukan untuk membunuh target berupa polisi atau pihak-pihak lain. "Yang dia inginkan adalah impact-nya, dampaknya. Makanya mereka memerlukan media," papar Tito.

Kemarin, sekitar pukul 05.00 WIB, terjadi pemasangan bendera mirip logo ISIS oleh orang tidak dikenal. Kejadian itu diketahui saat anggota Polsek Kebayoran Lama setelah melaksanakan salat subuh.

Setelah selesai salat subuh, Bripka Billy dan salah seorang mitra polisi dari FKPM atas nama Pak Jangkung mendengar suara motor berhenti di pinggir jalan. Karena merasa curiga langsung mengecek motor tersebut yang berhenti tadi, namun motor tersebut langsung pergi dengan terburu-buru.

Setelah ditelusuri telah didapati ada bendera yang identik dengan bendera ISIS. Bendera itu terpasang di pagar depan Polsek Kebayoran Lama.

"Kemudian seluruh anggota dipimpin langsung wakapolsek langsung patroli di sekitaran polsek dan memeriksa setiap sudut, mencari apakah ada bendera lain yang dipasang atau benda-benda mencurigakan yang ditinggalkan orang tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Argo Yuwono.

Mengetahui itu, petugas piket langsung menurunkan bendera mirip ISIS yang terpasang dan melakukan pengecekan CCTV di puskesmas yang tak jauh dari Mapolsek Kebayoran Lama. Selain itu, polisi juga mencari saksi-saksi di sekitar mapolsek yang melihat ciri-ciri pelaku.

Dari kejadian itu, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti sebuah bendera warna witam bertuliskan 'laa ilaaha illallah' berukuran kurang lebih 100 cm x 50 cm dan satu botol air mineral berisikan kertas bertuliskan ancaman. (Pol)

Berita terkait pemasangan bendera diduga ISIS dalam artikel: Wakapolda Bantah Teror Bendera ISIS Di Mapolsek Kebayoran Baru

#ISIS #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Bagikan