Andika Pratama
MerahPutih.com - Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak anti Islam tetapi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan aturan bagi pelanggar hukum.
"Polri tidak anti Islam. Tapi Polri bertindak atas nama hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku bagi pelanggar hukum," ujar dia saat konferensi pers di Mapolres Nunukan, Kamis (5/4)
Ia mengatakan, hal ini diutarakan sekaitan dengan adanya kelompok tertentu yang menuding polri anti Islam karena menindak tegas terhadap kelompok agama tertentu yang melakukan pelanggaran.
Perlu diketahui, seperti dilansir Antara, masyarakat yang beragama Islam lebih banyak yang ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku karena memang Indonesia mayoritas beragama muslim.
Oleh karena itu, jangan dimaknai bahwa polri pilih kasih dengan lebih banyak menindak masyarakat muslim. Bahkan selaku umat muslim, Indrajit menyatakan, dirinya pertama kali berhenti dari pasukan baju coklat apabila tudingan tersebut benar.
Namun Kapolda pertama Kaltara ini yakin institusinya tidak pernah pandang bulu dalam menegakkan aturan yang berlaku terutama bagi pelanggar hukum.
Kalaupun ada tokoh agama Islam yang ditindak tegas selama ini karena memang yang bersangkutan melakukan pelanggaran, tetapi bukan berarti polri hanya menindak tokoh agama tertentu.
Ia juga mengimbau kepada jajarannya di Polres Nunukan khususnya dan seluruh polres di wilayah kerjanya agar benar-benar menegakkan aturan yang berlaku di negara tercinta ini tanpa pandang bulu.
Indrajit mengutarakan, dirinya diberi tugas dan misi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat dilantik menjadi Kapolda Kaltara yakni mengamankan pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tarakan, menindak tegas upaya penyelundupan narkoba dan lain-lainnya dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari upaya radikalisme dan terorisme.
Berdasarkan ketiga misi utama tersebut, dia menegaskan kembali, masyarakat di wilayah perbatasan seyogyanya menjaga kondusifitas agar tidak berdampak pada perekonomian dan pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah pusat dan daerah.
