Kantor Pemerintahan Kota Bogor Bakal Dipindah ke Lahan Bekas BLBI

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Bogor tengah merancang proyek pembangunan pusat pemerintahan. Proyek ini ditargetkan selesai 2028 dengan alokasi anggaran secara bertahap selama tiga tahun.

"Tahun ini kan ada DED Rp1,7 miliar. Jadi mudah-mudahan teman Dewan menyepakati dan pembangunan bisa dimulai tahun depan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Baca Juga:

Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor Diduga karena Rem Blong

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, merencanakan pemindahan 20 kantor pemerintahan ke lahan calon pusat pemerintahan di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED). Pusat pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare.

Proyek ini diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru dan terintegrasi dalam dua hingga tiga tahun mendatang, menggeser kepadatan di pusat kota.

"Tahun ini penyusunan DED di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Masih rencana (yang dipindahkan) 20 OPD," Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor Rudy Mashudi di Bogor, Kamis (1/2).

Balai Kota Bogor akan tetap berada di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sedangkan 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan pindah ke pusat pemerintahan baru ialah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud.

Lalu Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP Kota Bogor, DLH, dan DPUPR. Ada dua kantor OPD yang masih dipertimbangkan untuk dipindah.

"DLH sama DPUPR masih dipertimbangkan, karena ada alat beratnya. Ada truk-truk dan alat berat di kantornya," katanya.

Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar ke Pemerintah Pusat. Namun, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat sehingga Pemkot Bogor harus mencari alternatif lain.

"Sekarang baru anggaran perencanaan. Sumbernya kolaborasi dari pemerintah dan swasta," ucapnya.

Kawasan sekitar pemerintahan baru Kota Bogor akan dilengkapi dengan fungsi atau fasilitas komersial yang dikembangkan oleh para developer seperti PT Sejahtera Eka Graha (SEG), Bogor Raya, dan Kemang Regency, sebagai integrasi kawasan secara keseluruhan. (*)

Baca Juga:

14 Orang Terluka Dalam Kecelakaan Beruntun Kendaraan di Puncak Bogor