Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Polisi menutup ruas jalan Medan Merdeka Selatan depan Balai Kota DKI. Pasalnya, ratusan buruh dari sejumlah elemen mengguruduk kantor Gubernur DKI Anies Baswedan.
Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan, pengalihan arus ini berlangsung dari Jalan Medan Merdeka Timur berbelok ke Medan Merdeka Selatan.
Baca Juga
Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter
"Kami koordinasi dengan korlap untuk menutup. Tadi agak sedikit padat. Makanya arus dari arah Kedubes Amerika Serikat kami tutup sehingga tak ada yang mengarah kesini," kata Wiraga di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
Wiraga melanjutkan, massa dari buruh sekitar 800 massa. Tak hanya Balai Kota, massa juga bakal berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Aksi yang dijaga 500 personel Polisi ini akan berlangsung sampai pukul 15.00 WIB.
Sang orator aksi dari Gerakan Buruh Jakarta menilai bahwa Omnibus Law sangat merugikan para pekerja. Sebab dalam perancangannya sama sekali pemerintah tidak melibatkan buruh. Oleh karenanya, Omnibis Law ini undang-undang bercitra rasa pengusaha dengan dalih investasi.
"Sekarang tiba-tiba pengusaha datang dengan jargon inveatasi dia ingin merombak. dan rombakannya ingin merugikan posisi buruh," ungkapnya sang orator.
ia mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak melibatkan kaum pekerja dalam perumusan Omnibus Law. "Kenapa mesti takut melibatkan buruh. tadi juga disebut bahwa pihak yang akan membuat ?egal draftingnya omnibus law juga dari 0engusaha dan tidak melibatkan buruh sama sekali," ungkapnya.
"Dalam negara demokrasi masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan lembaga-lembaga pemerintah, serta memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam jalannya roda pemerintahan," sambung dia.
Baca Juga
Mereka juga menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No 15 tahun 2019 Bab 2 pasal 5 dan Bab ll pasal 96 tentang perubahan mas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Kami menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," terang dia.
Ia lantas mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan. "Jika kami tak dilibatkan. Kami meminya agar Omnibus Law ditolak dan dibatalkan," jelas sang Orator. (*)
