KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2020
KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Akai Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas Din Syamsudin menuai kritikan. Gerakan ini dinilai tidak punya legitimasi dan kontra produktif.

Praktisi Hukum Petrus Selestinus menilai, mayoritas tokohnya, selama ini hanya bersuara lantang menyerang kebijakan Pemerintah dari sudut pandang oposisi tetapi minus solusi.

"Tokoh-tokohnya juga tempo-tempo muncul lalu hilang dan akan muncul lagi dengan casing baru isu lama, terutama jualan isu PKI," jelas Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (20/8).

Baca Juga:

Deklarator KAMI Diserang, MPR: Tak Sesuai Nilai Demokrasi

Petrus melihat,konfigurasi kelompok di dalam KAMI, yang sebelumnya tergabung dalam Gerakan #2019GantiPresiden, sehingga dapat dipastikan bahwa KAMI merupakan "casing" baru yang meneruskan misi #2019GantiPresiden yang gagal dieksekusi.

"Karenanya nasib KAMI tidak akan jauh berbeda dengan #2019 Ganti Presiden yang tujuannya tak tercapai," ungkap Petrus.

Petrus menambahkan, jika tujuannya ingin mengadvokasi kepentingan bangsa demi perbaikan, maka tidak cukup hanya mengumpulkan tokoh-tokoh tua yang sudah tidak punya energi dan tak memiliki wadah advokasi yang permanen sebagaimana layaknya gerakan advokasi dalam sebuah negara demokrasi.

"Mereka tidak punya wadah advokasi yang permanen untuk kepentingan bangsa, sehingga sia-sia jika hanya berteriak soal perubahan," ungka Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia.

Din Syamsuddin
Deklarator KAMI Din Syamsudin. (Foto: Antara)

Petrus melihat, postur dan gestur tokoh-tokoh dalam KAMI, sudah dihafal publik, mereka terdiri dari tokoh-tokoh gaek yang minim daya dukung dalam berbagai aspek kekuatan poltik, aspek legalitas, aspek ekomomi dan lainnya

"Bagaimana KAMI mau menyelematkan negara ini, sementara mereka sendiri perlu diselamatkan," jelas dia.

Petrus mengatakan, secara konstitusi boleh-boleh saja KAMI melakukan aksinya, sepanjang sifatnya menyalurkan aspirasi, atau gagasan-gagasan demi memajukan pembangunan bangsa.

"Target menyelamatkan Indonesia, KAMI bukanlah orang yang tepat apalagi narasinya cabut mandat dan mengajak rakyat menghancurkan pemerintahan," katanya.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah dideklarasikan di Tugu Proklamasi dengan sederet tokoh ternama di belakangnya. KAMI dideklarasikan sehari setelah HUT ke-75 RI yaitu pada tanggal 18 Agustus 2020. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. (Knu)

Baca Juga:

#Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Sidang Roy Suryo 5 November 2026 Terbuka untuk Umum, Simak Aturan dari PN Jaktim
Sidang Roy Suryo yang dihadiri Jokowi pada 5 November 2026, bakal dibuka untuk umum. Berikut ketentuannya.
Soffi Amira - Selasa, 03 November 2026
Sidang Roy Suryo 5 November 2026 Terbuka untuk Umum, Simak Aturan dari PN Jaktim
Berita
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Roy Suryo, PN Jaktim Batasi 80 Pengunjung
Jokowi akan menghadiri sidang Roy Suryo di PN Jaktim, Kamis (5/11). Namun, jumlah pengunjung dibatasi menjadi 80 orang.
Soffi Amira - Selasa, 03 November 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Roy Suryo, PN Jaktim Batasi 80 Pengunjung
Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Bagikan