Deklarator KAMI Diserang, MPR: Tak Sesuai Nilai Demokrasi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Agustus 2020
Deklarator KAMI Diserang, MPR: Tak Sesuai Nilai Demokrasi

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapatkan serangan dari pihak tak bertanggung jawab, terutama di dunia maya.

Wakil Ketua MPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, hal itu tak sesuai dengan nilai demokrasi dan prinsip negara hukum yang sudah seharusnya dijaga dan dijunjung tinggi.

Baca Juga

Ketua Komite KAMI Bukan Anak Buah Yusril, PBB: Kami Sudah Cabut KTA-nya

Ia mengatakan, ancaman, perudungan, pembajakan dan teror tersebut justru terjadi ketika bangsa Indonesia baru memperingati 75 tahun Indonesia merdeka, dan 75 tahun berkonstitusi UUD 45.

"Kita dahulu berjuang untuk merdeka dari penjajahan asing, dan kemudian melakukan reformasi dari Orde Baru," kata Hidayat, kepada awak media, Kamis (20/8).

Hidayat meminta agar tokoh-tokoh KAMI tidak terprovokasi, tapi juga baiknya mempergunakan hak hukum sebagai Warga Indonesia. Serta hendaknya aparat kepolisian segera mengusut tuntas adanya ancaman, teror, pembajakan akun, dan intimidasi terhadap tokoh-tokoh dan deklarasi KAMI tersebut.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto: antaranews)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto: antaranews)

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai, bahwa deklarasi KAMI merupakan bentuk dari kepedulian para tokoh nasional terhadap situasi bangsa dan negara saat ini yang memerlukan kepedulian dan kerja sama seluruh pihak.

"Saya mendukung deklarasi itu sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan negara hukum," kata dia.

Dia berujar, masukan atau kritikan sepedas apapun dalam semangat demokrasi, koridor hukum, dan cinta bangsa dan negara oleh para tokoh-tokoh bangsa sekaliber itu seharusnya justru diapresiasi pemerintah. Ini sebagai bukti pemerintah memang betul-betul komitmen dan konsisten melaksanakan nilai demokrasi dan negara hukum.

Serta, delapan tuntutan KAMI bisa digunakan pemerintah menjadi masukan atau kritik membangun agar pemerintah selalu dalam koridor bisa melaksanakan amanat rakyat secara lebih baik. Sehingga, kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang semakin banyak dan kompleks bisa tercapai.

Baca Juga

Akun Twitter Din Syamsuddin Diretas, Pengamat: KAMI Tengah Digembosi

"Apalagi di usianya yg ke 75 ini, Indonesia terkena darurat kesehatan covid-19, yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara, yang bisa membawa kepada terjadinya resesi," ujarnya.

Adapun, pembajakan akun Twitter Din Syamsuddin diungkapkan oleh Muhammad Said Didu dan Mustofa Nahrawardaya. Sedangkan mengenai rapat internal KAMI disusupi orang tak dikenal diungkapkan oleh Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani. (Knu)

#Hidayat Nur Wahid
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang
Dia juga menekankan harus ada persetujuan dari Palestina juga terkait rencana penampungan di Pulau Galang.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati
Menurutnya, ketika warga Gaza keluar dengan alasan apa pun bisa mendekatkan dengan yang dipikirkan atau disampaikan Donald Trump.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati
Indonesia
MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan
Kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis diperlukan.
Frengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan
Indonesia
Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia mesti waspada terkait kebijakan Thailand soal pernikahan sejenis.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Juni 2024
Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta
HNW mengapresiasi diakomodasinya sikap awal FPKS
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 April 2024
Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta
Indonesia
HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta
Hal itu bila dilihat dari demografi penduduk, maka penduduk Jakarta juga kualitas ekonomi dan pendidikannya tidak kalah dengan daerah-daerah khusus lainnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 April 2024
HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta
Indonesia
MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran
HNW ungkap publik harap MK hadir dengan hakim-hakim negarawawan
Dwi Astarini - Kamis, 28 Maret 2024
MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Karena itu penting untuk menghukumi dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Maret 2024
Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Indonesia
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional
Karena hak angket adalah hak politik yang konstitusional dimiliki oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Februari 2024
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional
Indonesia
Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
Penolakan rencana Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden terus berdatangan. Kali ini datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Mula Akmal - Jumat, 08 Desember 2023
Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
Bagikan