Polemik Doa Tifatul, PKS: Kalau Tak Pantas Kami Minta Maaf

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 18 Agustus 2017
Polemik Doa Tifatul, PKS: Kalau Tak Pantas Kami Minta Maaf

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman buka suara terkait doa Tifatul Sembiring pada Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8) lalu.

Dirinya, mewakili PKS menyatakan permintaan maaf, jika doa yang diucapkan politisi partai dakwah tersebut dinilai tidak etis.

"Terkait doa pak Tifatul, kalau itu dianggap tidak pantas oleh publik kami minta maaf," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Jumat (18/8).

Namun, Sohibul berpendapat, dirinya tidak menemukan adanya suatu masalah yang berarti dalam doa yang dipanjatkan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Kemudian, kalau kami melihat doa keseluruhan, itu doa yang luar biasa, sangat bagus. Karena mendoakan kebaikan bangsa ini dan juga kesehatan pak Jokowi sebagai presiden," kata dia.

Meski demikian, Sohibul menyadari banyak pihak yang mengecam doa tersebut lantaran disisipi dengan guyonan. "Cuma memang dengan sisipan menjadi gemuk jadi seperti main-main," katanya.

Lebih lanjut Sohibul menyakinkan bahwa doa eks Presiden PKS tersebut tulus untuk kebaikan bangsa. Namun, Ia menegaskan persoalan ini menjadi evaluasi bagi partainya.

"Tapi percayalah, doa pak Tifatul adalah doa yang tulus ikhlas untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kedepan kita bisa secara lebih baik lagi. Bahwa doa adalah sesuatu yang secara serius. Mungkin jangan disisipi yang kelihatanya main-main," katanya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritisi doa yang disampaikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy, doa yang merupakan permohonan kepada Tuhan bersifat sakral dan suci. Sehingga, sepatutnya tidak memuat harapan-harapan yang menyinggung siapa pun.

"Itu bukan lagi hanya sebatas doa, tapi itu kritik. Tidak semestinya doa yang sakral dan suci kemudian diarahkan untuk kritik. Kritik boleh dilakukan di dalam arena yang memang disediakan panggungnya," kata Romi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8)

Diketahui, sebelum Sidang Tahunan MPR RI ditutup, Tifatul berkesempatan membacakan doa. Beberapa permohonan doa yang diutarakannya, ada yang berkonten tentang kondisi teraktual di tanah air.

Contohnya, kian meningginya utang negara dan krisis garam. Begitu juga menyangkut maraknya kasus hukum yang melilit pemuka agama, khususnya para ulama.

Dalam doa tersebut, Tifatul menyelipkan permintaan, "Tanamkanlah rasa sayang di dada beliau (Jokowi) kepada rakyat, cinta kepada umat, menghormati dan mencintai para ulama yang istikamah. Sebab, ulama itu adalah pewaris Nabi SAW."

Bahkan, ada juga permohonan yang diutarakan untuk pribadi Jokowi secara khusus, "Gemukanlah badan beliau, ya Allah, karena kini terlihat semakin kurus. Kami lihat beliau kurang waktu untuk beristirahat, setiap hari pasti capek dan lelah," satir mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini. (Pon)

Baca berita terkait Sidang Tahunan MPR RI lainnya di: Doa Sidang Tahunan MPR, Tifatul Minta Tuhan Gemukkan Badan Presiden

#Sohibul Iman #PKS #Tifatul Sembiring
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan