Polemik Doa Tifatul, PKS: Kalau Tak Pantas Kami Minta Maaf

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 18 Agustus 2017
Polemik Doa Tifatul, PKS: Kalau Tak Pantas Kami Minta Maaf

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman buka suara terkait doa Tifatul Sembiring pada Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8) lalu.

Dirinya, mewakili PKS menyatakan permintaan maaf, jika doa yang diucapkan politisi partai dakwah tersebut dinilai tidak etis.

"Terkait doa pak Tifatul, kalau itu dianggap tidak pantas oleh publik kami minta maaf," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Jumat (18/8).

Namun, Sohibul berpendapat, dirinya tidak menemukan adanya suatu masalah yang berarti dalam doa yang dipanjatkan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Kemudian, kalau kami melihat doa keseluruhan, itu doa yang luar biasa, sangat bagus. Karena mendoakan kebaikan bangsa ini dan juga kesehatan pak Jokowi sebagai presiden," kata dia.

Meski demikian, Sohibul menyadari banyak pihak yang mengecam doa tersebut lantaran disisipi dengan guyonan. "Cuma memang dengan sisipan menjadi gemuk jadi seperti main-main," katanya.

Lebih lanjut Sohibul menyakinkan bahwa doa eks Presiden PKS tersebut tulus untuk kebaikan bangsa. Namun, Ia menegaskan persoalan ini menjadi evaluasi bagi partainya.

"Tapi percayalah, doa pak Tifatul adalah doa yang tulus ikhlas untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kedepan kita bisa secara lebih baik lagi. Bahwa doa adalah sesuatu yang secara serius. Mungkin jangan disisipi yang kelihatanya main-main," katanya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritisi doa yang disampaikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy, doa yang merupakan permohonan kepada Tuhan bersifat sakral dan suci. Sehingga, sepatutnya tidak memuat harapan-harapan yang menyinggung siapa pun.

"Itu bukan lagi hanya sebatas doa, tapi itu kritik. Tidak semestinya doa yang sakral dan suci kemudian diarahkan untuk kritik. Kritik boleh dilakukan di dalam arena yang memang disediakan panggungnya," kata Romi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8)

Diketahui, sebelum Sidang Tahunan MPR RI ditutup, Tifatul berkesempatan membacakan doa. Beberapa permohonan doa yang diutarakannya, ada yang berkonten tentang kondisi teraktual di tanah air.

Contohnya, kian meningginya utang negara dan krisis garam. Begitu juga menyangkut maraknya kasus hukum yang melilit pemuka agama, khususnya para ulama.

Dalam doa tersebut, Tifatul menyelipkan permintaan, "Tanamkanlah rasa sayang di dada beliau (Jokowi) kepada rakyat, cinta kepada umat, menghormati dan mencintai para ulama yang istikamah. Sebab, ulama itu adalah pewaris Nabi SAW."

Bahkan, ada juga permohonan yang diutarakan untuk pribadi Jokowi secara khusus, "Gemukanlah badan beliau, ya Allah, karena kini terlihat semakin kurus. Kami lihat beliau kurang waktu untuk beristirahat, setiap hari pasti capek dan lelah," satir mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini. (Pon)

Baca berita terkait Sidang Tahunan MPR RI lainnya di: Doa Sidang Tahunan MPR, Tifatul Minta Tuhan Gemukkan Badan Presiden

#Sohibul Iman #PKS #Tifatul Sembiring
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan