Kaji Penyebab Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Lingkungan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Agustus 2023
Kaji Penyebab Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Lingkungan

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023). Foto : Galuh/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kualitas udara di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir sangat memprihatinkan.

Menanggapi permasalahan polusi udara di Ibu Kota, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menyatakan perlu adanya audit lingkungan.

Baca Juga

DPR akan Bentuk Panja untuk Masalah Polusi Udara

Politisi PDIP itu menyatakan, harus pengkajian ulang penyebab daripada polusi di Jakarta, mengingat Kota Jakarta dikelilingi beberapa wilayah industri.

"Permasalahannya, hari ini perubahan iklim itu juga menjadi pemicu juga. Trigger (pemicu) dan juga kemarin saya sampaikan di salah satu media bahwa apakah Jakarta menjadi penyebab polusi? itu harus dikaji ulang," ujar Riezky di Jakarta, Kamis (17/8).

Kota Jakarta, kata dia, dikelilingi oleh beberapa wilayah penyangga yang merupakan daerah industri.

Baca Juga

Cucu Ketua DPRD DKI Dirawat di RS Akibat Polusi Udara

Untuk itu, perlu ada audit lingkungan untuk mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab daripada semakin buruknya kualitas udara saat ini.

"Karena ada daerah-daerah penyangga juga yang memang sektor industrinya harus dicek kembali, makanya butuh diadakan audit lingkungan terhadap daerah-daerah penyangga seperti di wilayah Bekasi, Karawang dan pokoknya beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan adanya usulan solusi work from home (WFH) untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, ia menyatakan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan dan meminta pemerintah untuk mencari data pasti yang menjadi penyebab polusi.

"Kami menyarankan agar pemerintah dengan kementerian atau lembaga terkait, bijaklah mengambil kebijakan melalui data. Data dari Kemenhub, data dari KLHK, data dari Kesehatan, berapa banyak korban yang memang terdampak polusi dan lain-lain, baru merumuskan permasalahan yaitu untuk menjadi solusinya seperti apa," tuturnya. (Asp).

Baca Juga

Pemprov DKI Uji Coba WFH bagi ASN dan Pelajar pada 21 Agustus Sampai 21 September

#Polusi Udara #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Ramadan, Rina Saadah Minta Pemerintah Petakan Stok dan Risiko Harga Pangan
Komisi IV DPR meminta pemerintah melakukan peta stok dan risiko harga pangan menjelang Ramadan.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
Jelang Ramadan, Rina Saadah Minta Pemerintah Petakan Stok dan Risiko Harga Pangan
Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Berita Foto
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Mnetan Amran Sulaiman, Menhut, Raja Juli Antoni dan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono saat Raker dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Indonesia
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Anggota DPR Rina Saadah mengapresiasi swasembada beras 2025 dengan surplus 3,5 juta ton. DPR minta produksi berkelanjutan dan petani tetap sejahtera.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Indonesia
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Anggota DPR RI mengapresiasi Kementan yang membongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang demi melindungi petani lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Indonesia
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Hutan di Sumatera Barat kini kian menyusut. DPR pun mendesak adanya rehabilitasi Hutan Bukit Barisan.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
DPR RI mendesak penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera dan merusak kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Bagikan