Kaji Penyebab Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Lingkungan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Agustus 2023
Kaji Penyebab Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Lingkungan

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023). Foto : Galuh/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kualitas udara di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir sangat memprihatinkan.

Menanggapi permasalahan polusi udara di Ibu Kota, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menyatakan perlu adanya audit lingkungan.

Baca Juga

DPR akan Bentuk Panja untuk Masalah Polusi Udara

Politisi PDIP itu menyatakan, harus pengkajian ulang penyebab daripada polusi di Jakarta, mengingat Kota Jakarta dikelilingi beberapa wilayah industri.

"Permasalahannya, hari ini perubahan iklim itu juga menjadi pemicu juga. Trigger (pemicu) dan juga kemarin saya sampaikan di salah satu media bahwa apakah Jakarta menjadi penyebab polusi? itu harus dikaji ulang," ujar Riezky di Jakarta, Kamis (17/8).

Kota Jakarta, kata dia, dikelilingi oleh beberapa wilayah penyangga yang merupakan daerah industri.

Baca Juga

Cucu Ketua DPRD DKI Dirawat di RS Akibat Polusi Udara

Untuk itu, perlu ada audit lingkungan untuk mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab daripada semakin buruknya kualitas udara saat ini.

"Karena ada daerah-daerah penyangga juga yang memang sektor industrinya harus dicek kembali, makanya butuh diadakan audit lingkungan terhadap daerah-daerah penyangga seperti di wilayah Bekasi, Karawang dan pokoknya beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan adanya usulan solusi work from home (WFH) untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, ia menyatakan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan dan meminta pemerintah untuk mencari data pasti yang menjadi penyebab polusi.

"Kami menyarankan agar pemerintah dengan kementerian atau lembaga terkait, bijaklah mengambil kebijakan melalui data. Data dari Kemenhub, data dari KLHK, data dari Kesehatan, berapa banyak korban yang memang terdampak polusi dan lain-lain, baru merumuskan permasalahan yaitu untuk menjadi solusinya seperti apa," tuturnya. (Asp).

Baca Juga

Pemprov DKI Uji Coba WFH bagi ASN dan Pelajar pada 21 Agustus Sampai 21 September

#Polusi Udara #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
DPR RI mendesak penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera dan merusak kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Kayu gelondongan yang muncul saat banjir bandang di Sumatra diduga berasal dari penebangan hutan besar-besaran. DPR mendesak Satgas PKH mengungkap pelaku utama tanpa tebang pilih.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Indonesia
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kemenhut untuk membahas banjir dan longsor di utara Sumatra, termasuk peta DAS, tutupan lahan, dan rencana reboisasi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
Ajaib! Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Sabet Kategori Baik WHO, Warga Boleh Buka Jendela Tanpa Takut Batuk
Dengan kondisi udara yang baik ini, warga bahkan disarankan untuk membuka jendela agar dapat menikmati udara bersih yang masuk dari luar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
Ajaib! Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Sabet Kategori Baik WHO, Warga Boleh Buka Jendela Tanpa Takut Batuk
Indonesia
Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
Masyarakat kini dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time melalui portal udara.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
Indonesia
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat mengikat, sanksi sosial lebih menekankan pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Bagikan