Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kaji Penyebab Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Lingkungan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Agustus 2023
Kaji Penyebab Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Lingkungan

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023). Foto : Galuh/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kualitas udara di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir sangat memprihatinkan.

Menanggapi permasalahan polusi udara di Ibu Kota, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menyatakan perlu adanya audit lingkungan.

Baca Juga

DPR akan Bentuk Panja untuk Masalah Polusi Udara

Politisi PDIP itu menyatakan, harus pengkajian ulang penyebab daripada polusi di Jakarta, mengingat Kota Jakarta dikelilingi beberapa wilayah industri.

"Permasalahannya, hari ini perubahan iklim itu juga menjadi pemicu juga. Trigger (pemicu) dan juga kemarin saya sampaikan di salah satu media bahwa apakah Jakarta menjadi penyebab polusi? itu harus dikaji ulang," ujar Riezky di Jakarta, Kamis (17/8).

Kota Jakarta, kata dia, dikelilingi oleh beberapa wilayah penyangga yang merupakan daerah industri.

Baca Juga

Cucu Ketua DPRD DKI Dirawat di RS Akibat Polusi Udara

Untuk itu, perlu ada audit lingkungan untuk mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab daripada semakin buruknya kualitas udara saat ini.

"Karena ada daerah-daerah penyangga juga yang memang sektor industrinya harus dicek kembali, makanya butuh diadakan audit lingkungan terhadap daerah-daerah penyangga seperti di wilayah Bekasi, Karawang dan pokoknya beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan adanya usulan solusi work from home (WFH) untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, ia menyatakan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan dan meminta pemerintah untuk mencari data pasti yang menjadi penyebab polusi.

"Kami menyarankan agar pemerintah dengan kementerian atau lembaga terkait, bijaklah mengambil kebijakan melalui data. Data dari Kemenhub, data dari KLHK, data dari Kesehatan, berapa banyak korban yang memang terdampak polusi dan lain-lain, baru merumuskan permasalahan yaitu untuk menjadi solusinya seperti apa," tuturnya. (Asp).

Baca Juga

Pemprov DKI Uji Coba WFH bagi ASN dan Pelajar pada 21 Agustus Sampai 21 September

#Polusi Udara #Komisi IV DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta mitigasi El Nino dilakukan secara cepat dan terintegrasi guna menjaga produktivitas pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Indonesia
Partikulat Halus Kebakaran TPA Jatiwaringin di Level Sangat Berbahaya, 18 Kali Lipat di Atas Ambang Baku
Konsentrasi PM2.5 akibat kebakaran TPA Jatiwaringin mencapai 1.000 µg/m³, 18 kali lipat di atas ambang batas. KLH peringatkan risiko ISPA dan dampak kesehatan warga.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Partikulat Halus Kebakaran TPA Jatiwaringin di Level Sangat Berbahaya, 18 Kali Lipat di Atas Ambang Baku
Indonesia
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin meminta pemerintah segera melakukan mitigasi darurat menghadapi El Nino yang berpeluang mencapai 98 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Juli 2026
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Indonesia
Jakarta Juara Dunia Polusi! Udara Ibu Kota Paling Beracun dan Tidak Sehat Sejagad pada Kamis 2 Juli 2026
Paparan konstan polusi level ini berpotensi merusak tanaman hingga menurunkan nilai estetika lingkungan perkotaan secara drastis
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Jakarta Juara Dunia Polusi! Udara Ibu Kota Paling Beracun dan Tidak Sehat Sejagad pada Kamis 2 Juli 2026
Indonesia
Kualitas Udara di Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat Kamis Pagi, Terburuk Kedua di Dunia
Adapun kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Democratic Repiblic of the Congo di angka 204.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Juni 2026
Kualitas Udara di Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat Kamis Pagi, Terburuk Kedua di Dunia
Indonesia
Polusi Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk Kedua Dunia, IQAir Tempatkan Ibu Kota Masuk Kategori Tidak Sehat
Pemprov DKI mempercepat proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Juni 2026
Polusi Udara Jakarta Pagi Ini Terburuk Kedua Dunia, IQAir Tempatkan Ibu Kota Masuk Kategori Tidak Sehat
Indonesia
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Anggota Komisi IV DPR meminta BGN mengoptimalkan penyerapan telur lokal melalui program MBG untuk membantu peternak dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Indonesia
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Anggota Komisi IV DPR RI mendukung pembangunan cold storage dalam program Kampung Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengusut mafia pangan yang diduga menyebabkan kenaikan harga minyak goreng dan mengganggu distribusi pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Bagikan