Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kadin Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah terkait E-Commerce

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 22 November 2016
Kadin Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah terkait E-Commerce

Kadin Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif menggelar Rakernas (Rapat Kerja Nasional) di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat Senin 21/11. (Foto: MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif Erik Hidayat mengatakan pihaknya sangat senang ketika pemerintah mengeluarkan paket kebijakan terkait e-commerce

"Kita seneng sih ya ada paket kebijakan untuk e-commerce. Memang itu yang lagi kita butuhkan. UMKM ini kan, pertama mereka enggak berbadan hukum apalagi yang mikro," kata Erik saat ditemui di Rakernas Kadin Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Seni (21/11).

Dengan dorongan kuat pemerintah, kata Erik, diharapkan UMKM-UMKM lebih banyak lagi terdaftar dan lebih diperhatikan.

"Dengan harapan kalau mereka terdaftar ada dana dana yang bisa masuk dengan bantuan bantuan yang pemerintah sekarang ada KUR, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan juga ada sumber pendanaan yang lain. Dan mereka akan bisa lebih besar," tuturnya.

Selain itu, Erik berharap dengan pembahasan di rakernas ini, UMKM bisa masuk IPO (initial public offering) di tahun mendatang.

"Kita juga harapkan hasil bahas pembahasan tadi UMKM ini masuk IPO. Itu ke depannya. Hal ini harus dari para stakeholder nih. Kalau di Kadin, kita sedang mengkajinya, tapi katanya sih hampir 60 persen dari 100 persen UMKM itu enggak terdaftar bener-bener gitu," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Pemerintah Terbitkan Perpres Peta Jalan e-Commerce
  2. JGOS Momentum Tingkatkan Kepercayaan Konsumen E-Commerce
  3. Pemerintah Berencana Terbitkan Pepres E-Commerce
  4. Perpres DNI Dorong Pengembangan Investasi Sektor E-Commerce
  5. E-Commerce Bawa Berkah Bagi PT Pos Indonesia
#UMKM #Kadin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya agar status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Komisi VII DPR meminta Kemendag dan Komdigi membentuk tim audit independen untuk mengusut dugaan penahanan dana pelaku UMKM di TikTok Shop.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Indonesia
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
SPAI menolak pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM. Desak pemerintah mengakui mereka sebagai pekerja dan menjamin hak ketenagakerjaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
Indonesia
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
OJK mengapresiasi dukungan Bank Jakarta dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan inklusi keuangan di DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Indonesia
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Menjual barang senilai Rp 2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp 2.000.000 = Rp10.000
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Ingat! Pajak Pedagang Online Berlaku Mulai Mulai 1 Agustus 2026
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Ojol Disamakan dengan UMKM, Bisa Dapat KUR dan Pembebasan Pajak
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pengemudi ojol akan diperlakukan sebagai pelaku usaha mikro transportasi daring.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Juli 2026
Ojol Disamakan dengan UMKM, Bisa Dapat KUR dan Pembebasan Pajak
Berita Foto
Program UMiMAX Pertamina Bantu Pekerja Terdampak PHK Memulai Usaha Mandiri
Aktivitas jual-beli umkm dalam Program UMiMAX Pertamina di Jakarta, Jum'at (26/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Program UMiMAX Pertamina Bantu Pekerja Terdampak PHK Memulai Usaha Mandiri
Indonesia
Pemerintah Keluarkan Aturan Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Sistem Elektronik
Regulasi tersebut memberikan perhatian terhadap aspek inklusivitas dengan mengutamakan dukungan bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas maupun UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
Pemerintah Keluarkan Aturan Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Sistem Elektronik
Bagikan