Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - PDI Perjuangan menyumbang kader terbanyak yang terjaring OTT KPJ sepanjang 2018. Tercatat ada tujuh kepala daerah dari PDIP yang terjerat kasus korupsi.
"Jika merujuk data, kader-kader PDIP justru yang menduduki peringkat pertama terjaring OTT KPK," ujar Ketua Setara Institute Hendardi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (20/12).
Tujuh kader PDI Perjuangan yang kena OTT selama 2018 adalah mantan Bupati Ngada Marianus Sae, mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar, mantan Bupati Purbalingga Tasdi, mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Lalu, mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, mantan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap, mantan Bupati Buton Selatan Agus Deisal Hidayat dan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
Menurut dia, data itu juga menunjukkan penindakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Pasalnya, PDI Perjuangan merupakan partai penguasa.
"Perbuatan korupsi adalah tindakan individual yang tidak bisa digeneralisasi untuk mengukur kinerja partai politik dalam pemberantasan korupsi," ujar dia.
Di kesempatan yang sama Ketua bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengakui banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan yang terjaring OTT. Hal itu disebabkan jabatan itu banyak diisi oleh kader PDI Perjuangan.
Namun, dia menegaskan partainya tidak akan memberi ampun kepada kader yang terjerat kasus korupsi. "Kalau ada yang terkena OTT dilakukan pemecatan segera dan kepada mereka tidak ada yang diberikan bantuan hukum," tegas dia.
Trimedya mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah hal itu berulang kembali, di antaranya melakukan pengawasan secara periodik kepada kepala daerah.
Di beberapa kesempatan, tambahnya, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan kepala daerah tidak mencari keuntungan melalui jabatan politik.
"Yang jelas dalam beberapa kesempatan Ketum PDIP mengimbau menjadi pejabat bukan untuk mencari kekayaan. Lalu secara periodik sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan," ujarnya.
Berdasarkan data dari SETARA Institute, Golkar menjadi yang terbanyak kedua kadernya terciduk KPK. Tercatat ada lima kader yang terjerat kasus korupsi selama 2018, yakni mantan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi dan mantan Bupati Subang, Imas Aryumningsih.
Kemudian, kader Demokrat ada dua orang yakni mantan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, dan mantan Irwandi Yusuf Gubernur Aceh.
Kader PAN yang terjaring OTT yakni mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Lalu, dari Partai Berkarya ada mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.
Kader Perindo yang terjaring OTT yakni mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Terakhir, kader NasDem yang terjaring OTT ialah mantan Bupati Lampung Selatan Mustafa dan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. (fdi)
