Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Oktober 2020
Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat

Waketum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi Foto: vivayogamauladi.com

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Suara PAN diyakini tidak bakal tergerus setelah munculnya Partai Ummat yang telah dideklarasikan oleh pendiri PAN Amien Rais.

"PAN meyakini bahwa kader dan pengurus PAN memiliki rasionalitas politik dan berakal sehat. Mereka akan tetap istiqomah dan cinta PAN," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Kamis (1/10).

Baca Juga

Partai Ummat, Kendaraan Politik Baru Amien Rais

Menurut dia, apabila ada anggota yang keluar dari PAN dan ikut Partai Ummat, itu hanya sebagian kecil saja, tidak signifikan dan tidak sampai seperti bedol desa.

Keyakinannya itu diperkuat karena sampai saat ini tidak ada satupun anggota legislatif, yakni di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun kader di lembaga eksekutif yang menyatakan keluar dari PAN dan bergabung di Partai Ummat.

"Mengapa, pertama, menjadi anggota legislatif dan eksekutif melalui kontestasi dan kemenangan elektoral adalah buah dari perjuangan yang tidak mudah. Hal ini menyebabkan mereka berpikir realistis sebagai seorang politisi," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/wdy)
Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Viva Yoga Mauladi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/wdy)

Kedua, sistem kepartaian dan pemilu menurut Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentu membutuhkan sumber daya partai yang kuat.

Dia menilai, ada persyaratan berdirinya partai politik baru, ada persyaratan partai politik baru untuk dapat mengikuti kontestasi pemilu sebagai peserta.

Baca Juga

Rencana Pembentukan Partai Baru oleh Amien Rais Dinilai Sia-sia Belaka

"Dan ada persyaratan partai politik peserta pemilu lolos ambang batas parlemen atau 'parliamentary threshold' (PT) agar dapat meraih kursi di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota," beber Viva.

Viva Yoga menegaskan, PAN akan terus bertransformasi untuk mengarungi "samudera" politik menjadi partai modern dan menjadi alat perjuangan politik rakyat untuk membangun peradaban Indonesia dan mempercepat terwujudnya kemakmuran rakyat Indonesia. (*)

#PAN #Partai Ummat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan