Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman. ANTARA/Ade Irma Junida/aa.
MerahPutih.com - Kabar baik bagi kementerian dan lembaga negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 168,5 triliun per 22 September 2025.
“Efisiensi anggaran yang diblokir itu kan awal tahun sebesar Rp 256,1 triliun. Sampai dengan hari ini, yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp 168,5 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, di Jakarta, Selasa (23/9).
Menurut dia, anggaran yang kembali dicairkan itu bertujuan untuk menunjang program prioritas pemerintah. Di samping itu, blokir anggaran yang dibuka juga digunakan untuk biaya operasional dan serta tugas dasar K/L.
Baca juga:
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Kemenkeu mencatat realisasi belanja K/L hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 686 triliun, setara 59,1 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp1.160,1 triliun.
Namun bila dibandingkan dengan proyeksi (outlook) akhir tahun, sebagaimana yang ditetapkan saat laporan semester lalu, maka realisasi itu setara 53,8 persen dari perkiraan realisasi akhir Rp 1.090,8 triliun.
Realisasi belanja K/L itu terkoreksi sebesar 2,5 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut Luky, perlambatan ini disebabkan oleh gap antara kecepatan pembangunan fisik di lapangan dengan penyerapan anggaran.
Baca juga:
Untuk mendorong optimalisasi serapan anggaran K/L, Kemenkeu membentuk tim monitoring rencana penyerapan dana secara intensif selama tiga bulan terakhir.
Kemenkeu juga melakukan pendampingan kepada K/L untuk melihat masalah yang mereka hadapi dan membantu menemukan solusi. “Intinya, kami sama-sama mencoba melihat masalah yang dihadapi oleh berbagai K/L dan kita coba pendampingan,” tandasnya, dilansir Antara. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
Bandara IMIP Disorot, Menkeu Purbaya Kirim Petugas Bea Cukai dan Imigrasi ke Morowali
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
DJP Ungkap Peredaran Situs Coretax Palsu, Komdigi Siap Blokir Domain Ilegal
Menkeu: Ada Kementerian Lembaga Nyerah Belanjakan Duit, Kembalikan Rp 3,5 Triliun
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif