Eddy Flo
MerahPutih.Com - Seusai pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sejumlah partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, ramai-ramai meminta jatah menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) contohnya, mematok 10 jatah menteri, sementara Nasdem berharap dapat 11.
Menanggapi permintaan jatah menteri tersebut, Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla menyatakan keinginan partai politik yang terang-terangan menuntut kursi menteri merupakan hal yang wajar. Pasalnya, partai tersebut memberikan dukungan kepada capres-cawapres.
"Ya partai pendukung presiden, yang dapat kursi di DPR, berhak mendapat jatah menteri; itu berhak karena juga Pemerintah butuh dukungan di DPR. Kalau mereka tidak ada wakil di kabinet, bagaimana Pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai bersangkutan," kata Jusuf Kalla atau JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (10/7).
Wapres Jusuf Kalla menegaskan partai boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya untuk di kabinet baru nanti. Namun, lanjut JK, partai tidak boleh lupa bahwa keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Silakan saja. Tapi yang menentukan siapa, berapa, itu Presiden. Selama parpol mengusulkan, itu silakan saja. Keputusan siapa dan berapa itu kan tergantung perolehan kursi di DPR dan kapasitas yang dibutuhkan, karena harus profesional walaupun jadi menteri," kata JK sebagaimana dilansir Antara.
BACA JUGA: Pengamat Beberkan Alasan Kenapa Kivlan Zen Diperlakukan Berbeda dengan Soenarko
Gubernur Kepri Dikabarkan Terjaring OTT KPK
Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai presiden dan wapres terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin kini memiliki pekerjaan rumah untuk menyusun nama-nama menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.
Seluruh partai koalisi pengusung pasangan tersebut tentu menginginkan jabatan elit di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintahan non-kementerian, sebagai bentuk "balas budi" atas dukungan yang diberikan selama Pilpres 2019.(*)
