Eddy Flo
MerahPutih.Com - Perbedaan perlakuan terhadap tersangka kasus pidana, Mayjen (Purn) Soenarko dan Mayjen (Purn) Kivlan Zen menimbulkan pro dan kontra di publik. Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo seakan lebih 'pro' terhadap Soenarko.
Pengamat politik Wempy Hadir menilai, perbedaan perlakuan bisa saja terjadi karena adanya proaktif dari tersangka dengan penyidik.
Penangguhan penahanan Soenarko dikabulkan dengan penjamin yang terdiri dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Penangguhan penahanan tersebut dikabulkan karena Soenarko dinilai kooperatif selama pemeriksaan.
"Penangguhan penahanan terjadi karena ada yang mau menjamin yang bersangkutan," kata Wempy kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Rabu (10/7).
Wempy mencontohkan bahwa Soenarko memiliki reputasi yang baik terhadap bangsa. Salah satunya saat peristiwa Gerakan Aceh Merdeka belasan tahun silam.
Wempy menganggap, tidak diterimanya penangguhan penahan terhadap Kivlan Zen tentu bukan karena dia vokal dalam menyerang Jokowi selama ini. Terutama soal isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kerap dihembuskan.
"Saya melihat bahwa bisa saja yang bersangkutan tidak kooperatif. Hal tersebut bisa membuat yang bersangkutan untuk memperoleh penangguhan penahanan," jelas Wempy.
Wempy menganggap, pertanyaan publik bisa diredam jika pihak kepolisian menjelaskan kepada publik terkait dengan alasan penangguhan penahanan tersebut.
"Saya berharap bahwa penegakan hukum kita tidak diintervensi oleh kepentingan apapun. Sehingga anggapan yang mengatakan bahwa semua orang sama di mata hukum tidak menjadi jargon semata," jelas Wempy.
"Selain itu, wibawa penegakan hukum harus dijaga sehingga tidak dibajak atas dasar kepentingan orang atau kelompok tertentu," pungkas Wempy.
Penyidik memang memiliki pertimbangan tersendiri terkait penangguhan penahanan seorang tersangka.
Keputusan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan seorang tersangka bukan hanya karena faktor penjamin.
BACA JUGA: Terungkap Kode 'Silent' di Sidang Suap Jual Beli Jabatan di Kemenag
Komisioner KPU Ilham Saputra Dicopot dari Jabatan Ketua Divisi Teknis dan Logistik
Soenarko memang dikenal kooperatif sementara Kivlan cenderung sebaliknya. Soenarko telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.
Sementara, Kivlan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikian senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional.
Kivlan Zen sebelumnya mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, dan Danjen Kopassus, untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi.(Knu)
