Jurus Sobat Anies dan Ganjar Milenial Center Berebut Simpati di Wilayah Gibran

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 27 Februari 2022
Jurus Sobat Anies dan Ganjar Milenial Center Berebut Simpati di Wilayah Gibran

Relawan Sobat Anies melakukan kegiatan sosial di jalan depan Balai Kota Solo, Sabtu (26/2). (MP/Ismail).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang masih dua tahun lagi. Namun, relawan Sobat Anies dan Ganjar Milenial Center (GMC) sudah mulai bergerilya mencari simpati pada warga kota Solo.

Kota Solo sendiri saat ini dipimpin Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Orang nomor satu di Solo itu merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres

Relawan Sobat Anies menggelar aksi naik bus tingkat wisata Werkudara dan membagikan nasi box dan stiker pada pengguna jalan. Lokasi pembagian nasi box tersebut diantaranya di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Jenderal Sudirman (Jensud) depan Balai Kota Solo.

Wakil Ketua DPP Sobat Anies, Rike Panji Priwhardani, mengatakan relawan Sobat Anies melalui kegiatan ini melakukan sosialisasi akan sosok Anies sebagai salah satu capres potensial 2024. Ia mengatakan melalui aksi ini pihaknya akan bersinergi serta menghilangkan perbedaan dan mewujudkan Indonesia lebih baik dengan orang baik.

"Relawan Sobat Anies saat ini jumlahnya mencapai ribuan orang. Kita sudah ada 24 DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan 200-an DPP Kabupaten/kota se Indonesia," papar dia.

Baca Juga:

Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024

Rike mengaku sudah dua tiga bulan yang lalu sudah intensif mendeklarasikan relawan Sobat Anies, serta membentuk relawan di tiap daerah dan provinsi mulai provinsi sampai RT/RW. "Kami juga mengenalkan Sobat Anies pada warga. Kita juga mengadakan kerja bakti, baksos serta bagi-bagi ratusan nasi kotak pada warga pengguna jalan," imbuhnya.

Relawan Ganjar Milenial Center (GMC) bagikan paket sembako pada pengayuh becak di Bendungan Tirtonadi, Solo, Sabtu (26/2). (MP/Ismail).

Sementara itu, Koordinator wilayah Ganjar Milenial Center Jawa Tengah, Aris Lukmana Putra mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pada Ganjar maju Capres 2024. Untuk lebih mendekatkan dengan rakyat dengan kegiatan bagi-bagi sembako di Bendungan Tirtonadi, Kecamatan Banjarsari, Sabtu (26/2).

"Jadi kami kelompok anak muda yang mungkin agak bingung ketika akan menyambut pesta demokrasi Indonesia di 2024. Sekarang dukung Ganjar," kata dia.

Dikatakan, GMC merupakan kumpulan anak-anak muda yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Saat ini sudah ada lebih dari 100 anggota GMC Solo. Menurutnya, Solo merupakan pusat koordinasi GMC untuk wilayah Jawa Tengah.

"Relawan GMC juga tersebar di sejumlah daerah di 15 provinsi di Indonesia. Untuk mendekatkan warga kita bagikan 100 paket sembako," tutup Aris. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pengamat Nilai Relawan Ganjar Hingga Puan Ganggu Internal PDIP

#Pilpres 2024 #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan