Jurnalis Dipaksa Hapus Dokumentasi saat Meliput di Mako Brimob Depok, Iwakum: Ini Tindakan Brutal!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Jurnalis Dipaksa Hapus Dokumentasi saat Meliput di Mako Brimob Depok, Iwakum: Ini Tindakan Brutal!

Polisi berjaga saat aksi massa di sekitar Gedung DPR, Senin (25/8). (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam keras tindakan intimidasi aparat terhadap jurnalis Republika, Rizki Surya, saat meliput di sekitar Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Sabtu (30/8/2025).

Rizki dipaksa untuk menghapus foto dan video dari ponselnya. Bahkan, ponsel Rizki juga dirampas oleh aparat tak berseragam itu untuk memastikan foto dan videonya telah dihapus.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan konstitusi.

“Kami mengutuk sekeras-kerasnya! Ini bukan sekadar intimidasi, ini tindakan brutal! Aparat telah melecehkan profesi jurnalis, merampas hak masyarakat atas informasi, sekaligus menodai demokrasi!” kata Kamil dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/8).

Baca juga:

Oknum Polisi Rentan Lakukan Kekerasan, Mabes Polri Perintahkan Anggotanya Lindungi Kerja Jurnalis di Lapangan

Kamil menegaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis.

Dia bilang, jika aparat tetap bertindak represif artinya mereka secara terang-terangan melawan undang-undang tersebut.

“Tindak tegas aparat yang arogan! Ingat, kekerasan terhadap jurnalis adalah musuh kebebasan pers, musuh konstitusi, dan musuh bangsa!” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menambahkan bahwa perilaku aparat yang mengintimidasi Rizki sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

“Apa yang mereka lakukan adalah pelecehan terang-terangan terhadap profesi wartawan, penghinaan terhadap hukum, dan bentuk pembungkaman informasi!” kata Ponco.

Menurut Ponco, insiden ini sangat memalukan karena terjadi di hadapan publik. Apalagi di tengah situasi yang justru membutuhkan keterbukaan informasi.

“Bayangkan, seorang jurnalis yang bekerja sesuai aturan malah diperlakukan seperti kriminal. Direbut HP-nya, dipaksa hapus dokumentasi, bahkan identitasnya dipotret seenaknya! Ini perilaku barbar! Demokrasi kita mundur jika aparat bisa sewenang-wenang seperti itu,” tegasnya.

Rizki menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB, saat ia tiba di sekitar Mako Brimob untuk mengambil gambar pengamanan. Rizki sempat merekam video dari area ruko dekat pintu masuk. Seorang fotografer yang lebih dulu memotret sempat ditegur aparat. Tak berselang lama Rizki pun didatangi.

Baca juga:

Kerja Pers Dibayangi Ancaman, Iwakum Kecam Pemukulan Jurnalis di DPR

Sekitar 5 hingga 7 orang yang diduga polisi berpakaian sipil langsung mengerubungi Rizki. Mereka memaksa Rizki menghapus foto dan video, bahkan berusaha merebut ponselnya.

“Mereka coba rebut HP saya. Karena takut dibanting atau dirampas, saya akhirnya hapus foto dan video itu di depan mereka,” kata Rizki.

Meski begitu, aparat tetap merampas ponselnya, membuka galeri pribadi tanpa izin, hingga memotret kartu identitas dan ID pers. Rizki juga diminta tidak melakukan siaran langsung, meski saat itu paket datanya belum aktif.

“Saya ditanya dari media mana, diminta jangan live. Posisi saya sendirian, sementara mereka 5 sampai 7 orang. Saya benar-benar terintimidasi!” ujar Rizki. (Pon)

#Jurnalis #Kekerasan Jurnalis #Pemukulan Jurnalis #Ikatan Wartawan Hukum #Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
MK Kabulkan Putusan Perlindungan Wartawan, Praktisi Media: Harus Jadi Rujukan bagi Penegak Hukum
Polisi, jaksa, dan hakim tidak lagi boleh gegabah memproses laporan pidana atau perdata terhadap wartawan tanpa memastikan mekanisme UU Pers telah ditempuh.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
MK Kabulkan Putusan Perlindungan Wartawan, Praktisi Media: Harus Jadi Rujukan bagi Penegak Hukum
Indonesia
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU Pers yang diajukan Iwakum. Perlindungan wartawan pun akan dipertegas.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Indonesia
Tok! MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Dipidana atau Digugat Perdata Sembarangan
MK mengabulkan sebagian gugatan Iwakum terkait Pasal 8 UU Pers. Menegaskan sanksi pidana terhadap wartawan hanya bisa diterapkan setelah mekanisme Dewan Pers.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Tok! MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Dipidana atau Digugat Perdata Sembarangan
Berita Foto
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi UU Pers oleh Iwakum, Cegah Kriminalisasi Wartawan
Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil saat mengikuti sidang pengucapan putusan uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi UU Pers oleh Iwakum, Cegah Kriminalisasi Wartawan
Indonesia
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Polisi menangkap jurnalis berinisial R di Morowali, Sulawesi Tengah. Penangkapan itu terkait kasus dugaan pembakaran kantor tambang awal Januari 2026.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Berita Foto
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej Diskusi Bareng Iwakum bahas KUHP dan KUHAP
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, berbicara dalam diskusi “Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Desember 2025
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej Diskusi Bareng Iwakum bahas KUHP dan KUHAP
Indonesia
Wamenkum Tegaskan KUHP Nasional Tak Berorientasi Balas Dendam, Utamakan Tobat
Saat ini, Lapas di Indonesia dihuni oleh 270.000 narapidana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Wamenkum Tegaskan KUHP Nasional Tak Berorientasi Balas Dendam, Utamakan Tobat
Indonesia
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Iwakum menilai kesaksian pemerintah di MK memperlihatkan kelemahan Pasal 8 UU Pers. Wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum pasti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Indonesia
MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pers, Ahli Nilai Pasal 8 Belum Jamin Perlindungan Wartawan
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Uji Materiil UU Pers, Senin (10/11). Ahli menilai, bahwa perlindungan wartawan belum terjamin.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pers, Ahli Nilai Pasal 8 Belum Jamin Perlindungan Wartawan
Bagikan