Juluki Ahok 'Kelas Glodok', Rizal Ramli Disentil Anggota DPR

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 19 November 2019
 Juluki Ahok 'Kelas Glodok', Rizal Ramli Disentil Anggota DPR

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli disentil anggota DPR Charles Honoris gara-gara menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya "kelas Glodok" dan tak layak menjadi petinggi BUMN.

"Kalimat RR (Rizal Ramli) bukan hanya tendensius, analoginya pun menurut saya dangkal sekali, apa yang dimaksud dengan kelas Glodok?" kata Charles, di Jakarta, Selasa (19/11).

Baca Juga

Kasus Al-Maidah Bisa Jadi Ganjalan Ma'ruf Amin Terima Ahok Jadi Bos BUMN

Menurut Charles, pernyataan Rizal Ramli itu terkesan merendahkan warga Glodok, kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan elektronik. Apalagi politikus PDIP merupakan anggota DPR yang mewakili salah satunya daerah Glodok.

Basuki Tjahja Purnama (Ahok)
Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Foto:ANT

Baca Juga:

PA212 Tak Punya Wewenang Tolak Ahok, Pengamat: Siapa Mereka?

Charles menegaskan warga Glodok yang bekerja sebagai pedagang, karyawan, pekerja kasar, atau profesi apapun sama mulianya dengan warga lain di Indonesia. Bahkan, kata dia, banyak pemuka agama yang tinggal di Glodok.

"Mungkin kontribusi mereka buat negara tak kalah sama RR yang mungkin hanya lebih kencang saja teriaknya," sindir anggota Komisi I DPR itu, dikutip Antara.

Sebelumnya, menanggapi kabar penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, Rizal Ramli menilai Presiden Jokowi hanya mencari masalah. Menurut dia,Ahok tak punya pengalaman korporasi.

Rizal juga mengungkit status Ahok yang pernah bermasalah dengan hukum, Bahkan, dia mengingatkan Presiden Jokowi ingin keturunan Tionghoa menjadi pejabat BUMN, masih banyak eksekutif dari kalangan Tionghoa yang lebih baik, bukan kelas Glodok. (*)

Baca Juga

Pengamat: Keberadaan Ahok di Jajaran BUMN Bakal Timbulkan Banyak Kontroversi

#Basuki Tjahaja Purnama #Rizal Ramli #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Bagikan