JPPI Pertanyakan Putusan MK Terkait Uji Materi UU Sisdiknas

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 06 Oktober 2015
JPPI Pertanyakan Putusan MK Terkait Uji Materi UU Sisdiknas

Diskusi tentang judicial review Undang- undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di Kantor ICW, Jalan Kali Bata Timur, Jaksel, Selasa (6/10). (Foto: MP/Bartolomeus Papu.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengkabulkan permohonan perkara uji materi Undang-undang Sisdiknas terkait wajib belajar 12 Tahun. Namun, JPPI merasa dilematis ketika MK akan mengumumkan keputusan uji materi tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan beberapa pihak, seperti saksi ahli dan DPR.

Lembaga JPPI terdiri dari 10 lembaga. JPPI berisi orang- orang yang konsen pada isu-isu pendidikan serta hak atas pendidikan bagi warga negara.

Pada tanggal 5 September 2014 lalu, JPPI telah mengajukan permohonan judicial review atau uji materi Undang- undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang pada pokoknya mempersoalkan tentang dasar konstitusional pemberlakuan program wajib belajar 9 tahun. Para pemohon memandang, program pembelajaran wajib 9 tahun yang kini dijalankan pemerintah telah dianggap usang dan ketingalan zaman.

"Persoalan yang dimaksud permohon, pasal 6 ayat (1) UU No 20 tahun 2003, yang tidak hanya membatasi usia 7-15 saja yang dicanangkan, namun wajib belar harus dari 7- 18 tahun," ujar Manager Program JPPI Rubiatul Adawiyah, di Kantor ICW, Jalan Kali Bata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Menurutnya Rubiatul Adawiyah, prosedural yang dijalankan oleh MK kurang maksimal. MK baru saja menjalankan persidangan tentang permohonan judicial review UU No 20 Tahun 2003, tapi langsung mengumumkan keputusan yang akan dijadwalkan pada tanggal (7/10) besok. MK memutuskan perkara ini tanpa mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, atau saksi ahli.

"Ini sungguh membuat tim JPPI dilematis, setelah menanti keputusan ini selama satu tahun," papar Rubiatul Adawiyah.

Masih kata Rubiatul Adawiyah, perkara permohonan yang diajukan sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Sebab, wajib belajar 12 tahun merupakan investasi masa depan bangsa, sesuai mandat konstitusi sebagaimana diatur dalan pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan didirikan Negara Rupublik Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (gms)

 

Baca Juga:

  1. Polisi Cilik Lampung Ucapkan Selamat Hardiknas
  2. Peringati Hari Pendidikan Nasional, Banyak Harapan di Balik #Hardiknas
  3. Sok Sibuk Urus UN, Disdik DKI Tidak Rayakan Hardiknas
  4. Diknas DKI Jakarta Tak Pernah Usulkan Pengadaan Buku Trilogi Ahok
  5. Ratusan Murid di Taiwan Serbu Kementerian Pendidikan
#Rubiatul Adawiyah #JPPI #ICW #Wajib Belajar 12 Tahun #Wajib Belajar 9 Tahun #Sistem Pendidikan Indonesia #Sistem Pendidikan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
JPPI Minta Pemda Koordinasikan MBG untuk Dorong Usaha dan Buka Lapangan Kerja
JPPI meminta pemda mengoordinasikan program MBG, memetakan kebutuhan pangan, dan mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk membuka lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Pemda Koordinasikan MBG untuk Dorong Usaha dan Buka Lapangan Kerja
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Indonesia
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Masih bingung apa itu pendidikan kesetaraan dan Kejar Paket C? Temukan info lengkap soal syarat masuk, metode belajar, hingga cara resmi mendapat ijazah di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Oktober 2026
Panduan Lengkap Kesetaraan Paket C yang Wajib Kamu Tahu: Syarat, Kurikulum, dan Cara Lulus Terbaru
Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Bagikan