Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya memaksimalkan realisasi belanja pemerintah di sisa tahun guna meningkatkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Ia menegaskan, situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, belanja pemerintah adalah mesin untuk mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat yang akan menumbuhkan perekonomian.
“Kita ingat di kuartal II konsumsi pemerintah ada di minus 6 persen, dan di kuartal III kita masuk ke positif 9 persen. Itulah trigger (pendorong) ekonomi kita dati kuartal II ekonomi minus 5,32 persen, ke kuartal III masuk ke ke tren positif yang masuk ke minus 3,49 persen,” kata Presiden.
Baca Juga:
Dilema Sri Mulyani Ambil Keputusan Saat Pandemi COVID-19
Presiden menyoroti sejumlah program pemerintah yang masih terhambat. Terdapat proyek konstruksi yang belum masuk tahapan pengerjaan padahal sudah di akhir November 2020 sebesar Rp40 triliun.
"Terus nanti selesai barangnya kaya apa, kalo bangunan ya ambruk kalo jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan ? Jangan sampai terulang ulang semua menumpuk di akhir tahun,” kata Presiden.
Jokowi kembali menyesalkan masih banyak jajarannya dan juga pemerintah daerah yang bekerja biasa-biasa saja, dan tidak memedulikan kondisi kegentingan untuk bekerja cepat dengan berbagai terobosan.
“Belum berganti ke channel extraordinary, belum mengubah SOP nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN dan di APBDN terlambat,” ujar dia.
Presiden meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan terobosan yang mengoptimalkan teknologi informatika. Terobosan itu agar pemerintah dapat mengawasi realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun.
“Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberi peringatan agar mereka melakukan percepatan. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting pengadaan dipercepat,” ujarnya.
Baca Juga:
Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah