Jokowi Singgung Kasus Korupsi Saat Resmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Desember 2023
Jokowi Singgung Kasus Korupsi Saat Resmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti

Peluncuran SATRIA-1 pada tanggal 19 Juni 2023 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat yang disaksikan dari Jakarta. (ANTARA/HO-Kemenkominfo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12) untuk meresmikan Pengoperasian Sinyal Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1,

"Kita (pemerintah) sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas. Kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya ada problem. Korupsi," kata Jokowi.

Baca Juga:

Kasus BTS, Eks Dirut Bakti Kominfo Divonis 18 Tahun Penjara

Korupsi yang dimaksud Kepala Negara yakni yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam proyek BTS 4G.

Presiden mengungkapkan pada saat itu dirinya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar persoalan korupsi BTS 4G diselesaikan di wilayah hukum, dan pembangunan proyek tidak sampai terhenti.

"Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyek-nya. Kalau nggak mangkrak, nggak bisa diteruskan,"ujarnya.

Saat itu, kata ia, Jaksa Agung menyatakan kesiapan-nya mendampingi secara administrasi proses hukum yang berjalan dan administrasi prosedur lain. Sehingga Kementerian Kominfo memiliki rasa percaya diri untuk meneruskan proyek BTS 4G.

"Sehingga yang di Kominfo juga bekerja lagi itu memiliki rasa percaya diri. Dan buktinya setelah dikejar empat bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada, padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit," tutur Presiden.

Presiden mengingatkan, proyek BTS 4G dilakukan untuk kepentingan rakyat. Dia tidak ingin karena masalah korupsi proyek tidak dilanjutkan atau mangkrak.

"Jangan sampai ada masalah hukum, proyek-nya dihentikan. Proses hukumnya dilakukan, ini-nya (proyek-nya) tidak bisa diteruskan. Sudah uang-nya hilang, proyek-nya nggak berjalan, rugi kanan-kiri, semuanya rugi," tegasnya.

Jokowi bersyukur, kini sekitar 4.990 proyek BTS 4G sudah bisa diselesaikan meskipun masih ada 630 lokasi BTS 4G yang belum diselesaikan yakni yang berada di Tanah Papua.

"Memang di sana medan-nya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi," jelas Presiden.

Baca Juga:

JPU Tolak Pledoi 3 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo

#Kasus Korupsi #BTS #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 36 menit lalu
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
Indonesia
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
KPK mengungkap skandal restitusi pajak. Kepala KPP Madya Banjarmasin diketahui menerima uang senilai Ro 800 juta.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Ungkap Skandal Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Terima Rp 800 Juta
Berita Foto
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
Petugas menunjukkan barang bukti uang sitaan dari OTT terkait pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Didik Setiawan - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Pamerkan Uang Rp1 Miliar Hasil OTT Suap Restitusi Pajak di KPP Madya Banjarmasin
Indonesia
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
KPK menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak. KPK amankan barang bukti uang Rp 1 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
ShowBiz
Konser Comeback BTS di Gwanghwamun Tayang Live Streaming di Netflix pada 21 Maret, Hadiah Lebaran buat ARMY Nih
Konser di Gwanghwamun akan disiarkan langsung di Netflix ke lebih dari 190 negara di seluruh dunia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
  Konser Comeback BTS di Gwanghwamun Tayang Live Streaming di Netflix pada 21 Maret, Hadiah Lebaran buat ARMY Nih
Indonesia
Kejagung Lacak Jejak Riza Chalid, Diduga Masih Berada di Asia
Kejagung mengungkap keberadaan Riza Chalid. Saat ini, ia diduga masih berada di Asia.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Kejagung Lacak Jejak Riza Chalid, Diduga Masih Berada di Asia
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara
Riza Chalid kini masuk daftar buronan Interpol. Tersangka kasus korupsi Pertamina itu bisa ditangkap di 196 negara.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara
Indonesia
Prabowo Subianto Gandeng Abraham Samad Hingga Susno Duadji Perkuat Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Presiden Prabowo sengaja mengundang Abraham Samad dan yang lain untuk mendengar perspektif langsung dari sosok yang memiliki rekam jejak kuat di bidang hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Subianto Gandeng Abraham Samad Hingga Susno Duadji Perkuat Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Bagikan