Jokowi Singgung Kasus Korupsi Saat Resmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Desember 2023
Jokowi Singgung Kasus Korupsi Saat Resmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti

Peluncuran SATRIA-1 pada tanggal 19 Juni 2023 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat yang disaksikan dari Jakarta. (ANTARA/HO-Kemenkominfo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12) untuk meresmikan Pengoperasian Sinyal Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1,

"Kita (pemerintah) sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas. Kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya ada problem. Korupsi," kata Jokowi.

Baca Juga:

Kasus BTS, Eks Dirut Bakti Kominfo Divonis 18 Tahun Penjara

Korupsi yang dimaksud Kepala Negara yakni yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam proyek BTS 4G.

Presiden mengungkapkan pada saat itu dirinya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar persoalan korupsi BTS 4G diselesaikan di wilayah hukum, dan pembangunan proyek tidak sampai terhenti.

"Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyek-nya. Kalau nggak mangkrak, nggak bisa diteruskan,"ujarnya.

Saat itu, kata ia, Jaksa Agung menyatakan kesiapan-nya mendampingi secara administrasi proses hukum yang berjalan dan administrasi prosedur lain. Sehingga Kementerian Kominfo memiliki rasa percaya diri untuk meneruskan proyek BTS 4G.

"Sehingga yang di Kominfo juga bekerja lagi itu memiliki rasa percaya diri. Dan buktinya setelah dikejar empat bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada, padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit," tutur Presiden.

Presiden mengingatkan, proyek BTS 4G dilakukan untuk kepentingan rakyat. Dia tidak ingin karena masalah korupsi proyek tidak dilanjutkan atau mangkrak.

"Jangan sampai ada masalah hukum, proyek-nya dihentikan. Proses hukumnya dilakukan, ini-nya (proyek-nya) tidak bisa diteruskan. Sudah uang-nya hilang, proyek-nya nggak berjalan, rugi kanan-kiri, semuanya rugi," tegasnya.

Jokowi bersyukur, kini sekitar 4.990 proyek BTS 4G sudah bisa diselesaikan meskipun masih ada 630 lokasi BTS 4G yang belum diselesaikan yakni yang berada di Tanah Papua.

"Memang di sana medan-nya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi," jelas Presiden.

Baca Juga:

JPU Tolak Pledoi 3 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo

#Kasus Korupsi #BTS #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
KPK menyita Rp 500 juta dalam OTT terhadap lima ASN BPK terkait dugaan suap temuan audit proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim. Perkara kini naik ke tahap penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
Indonesia
Putusan Banding, Hukuman Uang Pengganti Anak Riza Chalid Jadi Rp 13,4 Triliun
Majelis hakim menyatakan anak pengusaha minyak Riza Chalid itu tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Putusan Banding, Hukuman Uang Pengganti Anak Riza Chalid Jadi Rp 13,4 Triliun
ShowBiz
Konser BTS 'Wolrd Tour ‘Arirang’ in Jakarta' 2026: Rincian Harga, Jadwal dan Tips War Tiket
Calon pembeli akan masuk ke sistem antrean virtual atau waiting room sebelum mendapatkan akses ke halaman pembelian
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Konser BTS 'Wolrd Tour ‘Arirang’ in Jakarta' 2026: Rincian Harga, Jadwal dan Tips War Tiket
Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Bagikan