Jokowi Perintahkan Kendaraan Listrik Indonesia Bersaing Dengan Thailand

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Februari 2023
Jokowi Perintahkan Kendaraan Listrik Indonesia Bersaing Dengan Thailand

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2023). ANTARA/Indra Arief Pribadi.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3 persen - 5,7 persen pada 2024. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan meningkatkan antisipasi dan resiliensi ekonomi domestik dari tekanan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan upaya meningkatkan ketahanan dan resiliensi ekonomi, di antaranya dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, melanjutkan hilirisasi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga:

Gibran Pastikan Revitalisasi Keraton Surakarta Pakai Dana APBN Kementerian PUPR

"Bapak Presiden beri arahan khusus untuk fiskal sektor otomotif untuk mendorong industri mobil listrik," ujarnya.

Presiden menginginkan agar industri kendaraan listrik Indonesia dapat bersaing dengan Thailand dan negara tetangga lainnya. Maka dari itu, Indonesia akan mengembangkan hilirisasi bahan mentah nikel agar menjadi komoditas alam yang memiliki nilai tambah dalam industri kendaraan listrik.

Secara rinci, Airlangga menjelaskan sejumlah asumsi makro pemerintah untuk 2024 yakni :

  1. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen
  2. Inflasi 1,5-3,5 persen
  3. Nilai tukar rupiah 14.800-15.400 per dolar AS
  4. Suku bunga SBN 10 tahun 6,5-7,4 persen
  5. Indonesian Crude Palm Oil 75-85 dolar AS per barel
  6. Produksi minyak 592.000 - 691.000 barel per hari
  7. Produksi gas 1,007 juta - 1,058 juta juta barel setara minyak per hari.

Baca Juga:

Menkeu Ungkap APBN 2022 Jadi Instrumen Strategis Jaga Pemulihan Ekonomi

#Pemulihan Ekonomi #APBN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Bagikan