Jokowi Peringatkan Jangan Ada yang Bikin Gejolak Jelang Pelantikan Prabowo
Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet di IKN. Foto: Dok/YouTube Setpres
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menjaga situasi kondusif dan stabilitas negara.
Hal itu untuk memastikan tidak ada gejolak sampai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terbentuk.
"Jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna terakhir kalinya bersama para menteri di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9).
Jokowi juga meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.
Baca juga:
Sidang Kabinet Terakhir, Jokowi Minta Menteri Dukung Transisi ke Pemerintahan Prabowo
Ia menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi.
Selain stabilitas ekonomi, Jokowi juga meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.
"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," tegasnya.
Lalu, para menteri juga diminta untuk mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto agar transisi pemerintahan baru berjalan efektif.
Baca juga:
Prabowo Bisa Gunakan RUU Kementerian Atur Jumlah Nomenklatur Baru
"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," ujar dia.
Jokowi menegaskan, dirinya segera menyelesaikan jika membutuhkan regulasi atau kebijakan baru yang harus segera dibuat.
Selain itu, ia juga menekankan kebijakan atau regulasi baru tersebut harus segera diselesaikan terutama dalam mendukung program unggulan presiden terpilih.
"Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," bebernya. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Putusan MK Memangkas HGU di IKN Jadi 95 Tahun Harus Diikuti Regulasi agar Tidak Menimbulkan Keraguan Investor
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita