Jokowi Minta Protokol Kesehatan di Klaster Industri Ditingkatkan, Ada Apa?

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo meminta protokol kesehatan di klaster industri diperketat lagi. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona dan menimbulkan klaster penularan baru.

"Saya juga minta pengawasan protokol kesehatan di klaster industri ditingkatkan lagi,” kata Jokowi Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5).

Baca Juga:

(HOAKS atau FAKTA ): Wapres Ma'ruf Amin Ngaku Tak Berdosa Jika Rakyat Kelaparan

Instruksi Presiden tersebut mengingat sudah mulai ada kasus positif virus corona yang terjadi di klaster industri. “Ini klaster industri perlu dilihat. Karena ini, ada 1-2 (kasus positif) yang mulai masuk ke sana,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi pernah menginstruksikan untuk memperketat aturan sektor industri yang beroperasi dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar tidak ada pemilik usaha yang membandel.

"Klaster industri kita harus memastikan industri yang diizinkan beroperasi yang mana, harus dicek di lapangan,” kata Jokowi

Sebab, beberapa kasus penyebaran COVID-19 berasal dari klaster industri. Kasus yang baru terjadi adalah ada sebanyak 65 karyawan pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk, Rungkut, Surabaya positif terinfeksi COVID-19.

Klaster penularan bermula dari dua orang karyawan yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Mereka sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun kemudian nyawa keduanya tak terselamatkan.

Penelusuran orang-orang yang diduga memiliki kontak erat dengan dua karyawan itu pun dilakukan. Sebanyak 500-an pekerja di pabrik itu menjalani rapid test, dan 100 di antaranya menunjukkan hasil reaktif, mereka kemudian melakukan tes swab PCR dan diobservasi.

Ia juga menginstruksikan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara beserta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk menyederhanakan proses pembagian bantuan sosial (Bansos) tunai, paket sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa.

“Terkait penyaluran bansos tunai, paket sembako, dan BLT desa, Saya minta sekali lagi, prosesnya dipercepat, prosesnya disederharanakan,” ujar Jokowi.

Ia mengatakan berdasarkan laporan terakhir yang diterima, pembagian BLT Desa belum maksimal karena masih berkisar 15 persen, kemudian Bansos tunai hanya sekitar 25 persen.

“Tapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa dan Menteri Sosial bahwa pada minggu ini akan selesai semuanya,” katanya.

Baca Juga:

Dipulangkan dari Arab Saudi, Puluhan Warga Jabar Akan Jalani Isolasi

Presiden Jokowi meminta agar secepatnya diselesaikan masalah yang muncul di lapangan, khususnya terkait data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS.

“Beri fleksibilitas kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan. Tapi tentu saja, akuntabilitas tetap harus dijaga,” kata Jokowi. (Knu)