Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat

MerahPutih.com - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) buka suara menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta rakyat aktif memberikan kritik ke pemerintah.

Juru bicara Prisma, Farhan Abdillah Dalimunthe, menilai pernyataan Jokowi kontras dengan realitas yang terjadi selama ini. Ia menyinggung pembungkaman terhadap masyarakat yang mengkritik pemerintah.

"Hari ini kita dibayang-bayangi kekhawatiran diciduk oleh aparat karena menyampaikan aspirasi. Sudah berapa banyak aktivis yang ditangkap karena mengkritik kebijakan-kebijakan Pemerintah belakangan ini," kata Farhan dalam keterangannya, Rabu (17/2).

Baca Juga:

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

Farhan menyebut penangkapan aktivis yang terjadi beberapa waktu sebelumnya karena mengkritik pemerintah justru terkesan membungkam kritik.

Mereka antara lain yakni 3 aktivis lingkungan yang juga aktivis Aksi Kamisan; Ahmad Fitron Fernanda, M Alfian Aris Subakti dan Saka Ridho. Kemudian Ravio Patra serta musisi Jerinx yang ditangkap dengan jeratan UU ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah menangani pandemi virus COVID-19.

Farhan juga berharap Jokowi belum melupakan kasus penangkapan yang dilakukan terhadap eks dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet, dan Jurnalis sekaligus Aktivis HAM Dandhy Laksono pada tahun 2019.

Robet diperkarakan pada 2019 karena melakukan orasi sembari bernyanyi mengkritik militer di depan Istana Negara dan Dandhy ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian.

Menurutnya, Aktivis di era Jokowi sudah merasakan betul bagaimana pasal karet UU ITE digunakan untuk membungkam kritik yang mereka lakukan lewat media sosial.

"Hal ini sekaligus membuat siapa saja berpikir bahwa kebebasan berpendapat di negeri ini perlahan mulai dihilangkan," kata Farhan.

Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Timur ini, meminta agar pemerintah benar-benar serius memperbaiki kualitas demokrasi yang cenderung menurun belakangan ini.

"Pernyataan pemerintah untuk minta dikritik ini merupakan narasi seolah-olah. Seolah-olah pemerintah terlihat demokratis padahal sebaliknya. Rakyat sudah kapok dengan basa-basi pemerintah," tegas dia.

Berdasarkan Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

Berdasarkan skor yang diraih tersebut Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan prularisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Baca Juga:

Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian Marak, Pengamat: Demokrasi Indonesia Suram

Menanggapi ini, Farhan mengatakan bahwa laporan tersebut jangan dijadikan isapan jempol belaka. Pemuda 23 tahun ini berharap kanal demokrasi tidak hanya dinilai sebatas pemberian suara disaat Pemilu tapi justru ditutup setelah itu.

"Sebagai temannya Wiji Thukul pasti Pak Presiden ingat dengan puisi Peringatan. Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat pak," tegas dia. (Pon)