Jokowi Masih Beri Pengaruh Pada Elektabilitas PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 November 2022
Jokowi Masih Beri Pengaruh Pada Elektabilitas PDIP

Sekolah Partai. (Foto: PDIP)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melansir elektabilitas partai politik yang akan bertarung di 2024 mendatang. PDI Perjuangan masih bertengger jadi tertinggi dibandingkan partai politik lainnya.

"Jika pemilu diadakan hari ini, dari 16 partai, mayoritas memilih PDI Perjuangan dengan perolehan 20,19 persen, diikuti Partai Golkar 14,5 persen dan posisi ketiga ada Partai Gerindra 9,8 persen," kata peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/11).

Baca Juga:

PDIP Sebut Johan Budi Digeser dari BURT DPR tak Terkait Dewan Kolonel

Posisi keempat, diduduki oleh PKS dengan elektabilitas 8,3 persen, diikuti PKB dengan elektabilitas 5,9 persen. Posisi keenam diisi oleh Partai Demokrat dengan 5,4 persen.

Kemudian NasDem 3,9 persen, dan ada partai-partai lain seperti Perindo yang kemarin tidak lolos di parlemen meningkat menjadi sebesar 3 persen.

Sementara itu, ada beberapa partai lama, namun saat ini jumlah perolehan elektabilitasnya masih belum mencapai 4 persen, yakni PAN, PPP, dan Hanura.

"Masih ada yang belum menjawab sebesar 21,6 persen," ujar Ade.

Ia memaparkan, ada dua alasan mengatakan elektabilitas PDIP masih unggul dibandingkan partai-partai lainnya. Pertama, Jokowi masih populer.

"Jokowi jauh lebih identik dengan PDIP," ucap Ade.

Alasan kedua mengapa PDIP unggul, karena PDIP menjadi pahlawan menolak perpanjangan jabatan presiden dan presiden tiga periode.

Publik yang menolak perpanjangan jabatan presiden angkanya mencapai 74,1 persen, publik yang menolak presiden 3 periode angkanya mencapai 77,2 persen.

"Dalam hal ini, penolakan PDIP terhadap dua isu tersebut sejalan dengan keinginan rakyat," katanya.

Sementara itu, tingginya elektabilitas Partai Golkar yang berada di urutan kedua karena kepuasan publik terhadap penanganan COVID-19. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 mencapai angka 76,5 persen.

"Dua aktor utama yang dikenal luas bertanggung jawab atas penanganan COVID-19 adalah Airlangga Hartarto dan Luhut Panjaitan. Keduanya dikenal sebagai tokoh Golkar," jelas Ade.

Survei ini dilakukan pada tanggal 11-20 September 2022 dengan melibatkan 1.200 responden. Metodologi sampling yang digunakan yakni multistage random sampling.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki tingkat margin of error sebesar 2,9 persen. (Knu)

Baca Juga:

Saat Mbah Rono Pilih dan Ingin Berjuang di PDIP

#Partai Politik #Pemilu #Pilpres #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan