Jokowi-Ma'ruf Punya Yusril, Prabowo-Sandi Punya Pengacara Militan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 06 November 2018
Jokowi-Ma'ruf Punya Yusril, Prabowo-Sandi Punya Pengacara Militan

Yusril Ihza Mahendra bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto (@yusrilihzamhd)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengucapkan selamat kepada pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra yang kini jadi pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami mengucapkan selamat untuk Pak Yusril," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11).

Dahnil menegaskan, kubunya tidak merasa kekurangan pengacara untuk bekerja sukarela mengawal Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Diklaim Dahnil, pihaknya kini dibantu oleh banyak pengacara muda.

Para pengacara muda itu, kata dia, bekerja secara sukarela. "Dan militansinya sudah teruji mengawal semua masalah hukum selama proses kontestasi Pilpres," bebernya.

Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. MP/Gomes

Meski begitu, Dahnil menghormati keputusan Yusril. "Kami menghormati keputusan pribadi Pak Yusril. Saya kira keputusan tersebut bagus dan baik buat Pak Yusril," pungkas Dahnil.

Yusril sendiri menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf diprediksi untuk mengamankan Partai Bulan Bintang batas lolos dari parlemen atau Parlementary Threshold empat persen di DPR.

Karena, PBB diyakini tidak akan lolos parlementary threshold. Sehingga, pilihan realistisnya saat ini adalah menyatakan sikap menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf untuk Pilpres 2019.

"Kekuasaan punya banyak akses yang bisa bantu PBB," kata Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago. (fad)

#Yusril Ihza Mahendra
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Berhaji secara tidak resmi hanya akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan masalah begitu masuk ke wilayah Arab Saudi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Indonesia
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Yusril menekankan revolusi digital dan AI tidak hanya berbicara soal kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental seperti keadilan, kekuasaan, dan arah peradaban bangsa.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Indonesia
Yusril Bawa Usul Wapres Libatkan Hakim Ad Hoc di Sidang Kasus Andrie Yunus ke MA
Yusril menyatakan kemungkinan melibatkan hakim ad hoc masih terbuka di kasus teror air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Yusril Bawa Usul Wapres Libatkan Hakim Ad Hoc di Sidang Kasus Andrie Yunus ke MA
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Boleh saja membuat perkumpulan, nggak ada yang marah. Tapi tidak bisa memberi sanksi misalnya kepada dokter yang melakukan malapraktik. Nah, ini yang belum ada sampai sekarang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Maret 2026
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Indonesia
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Suara yang telah diberikan pemilih kepada partai-partai tersebut tidak terbuang percuma karena tidak terkonversi menjadi kursi parlemen,
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Bagikan