Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan penjaminan modal kerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mencapai Rp100 triliun atau meliputi penjaminan 80 persen pinjaman modal kerja hingga 2021. Dalam satu bulan terakhir, pemerintah mencatat sebanyak delapan juta UMKM berbasis daring menjadi peserta dalam program KMK.
Program penjaminan KMK UMKM ini juga ditujukan untuk menurunkan risiko kredit di masa pandemi COVID-19 serta mendorong penyaluran KMK dari perbankan kepada pelaku UMKM.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, presiden meminta agar penjaminan modal segera turun ke bawah, turun kepada yang berhak menerima.
Baca Juga:
RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini
Saat ini, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, maka itu program penjaminan kredit harus segera direalisasikan dan terasa manfaatnya.
"Sekarang sudah berjalan semua, sudah tersambung dengan baik mulai dari Dukcapil, OJK, Kemenkeu dan bank-bank Himbara semua sudah jalan, ini satu sistem yang sudah terpadu. Ini akan melancarkan jalannya kredit ke bawah," ucapnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, BUMN memiliki peran dan tugas masing-masing yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dan anak-anak usaha menjadi penyalur KMK dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), serta PT Reasuransi Indonesia Utama (RIU) sebagai pemberi penjaminan modal kerja.
Selain itu, penyaluran KMK ini juga didukung oleh sinergi bank swasta dan bank pembangunan daerah.
Baca Juga:
Di Sumatera Selatan, Anggota Polri dan ASN Dipersilakan Ngaku Pakai Narkoba
