Jokowi-JK Kuasai Pilpres di Luar Negeri, Kecuali Timur Tengah

Misdam -Misdam - - Minggu, 13 Juli 2014
Jokowi-JK Kuasai Pilpres di Luar Negeri, Kecuali Timur Tengah

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

POLITIK MP - Pasangan Jokowi - JK menguasai perolehan suara dari luar negeri untuk Pilpres 2014, kecuali dari beberapa negara di Timur Tengah dan Myanmar yang dimenangkan pasangan Prabowo - Hatta.

Dari pemantauan suara di luar Indonesia, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa sejauh ini hanya menang di beberapa negara seperti  Kuwait, Qatar, Bahrain, serta juga di Myanmar. Sisanya dari penghitungan suara yang sudah dilakukan di 37 negara, dimenangkan oleh pasangan Jokowi - Jusuf Kalla.

ABC mendapatkan rincian data ini dari Indonesia Diaspora Network (IDN) Global, jaringan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut IDN, jumlah suara ini masih belum termasuk suara yang dikirim lewat pos maupun drop box yang penghitungannya akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Semua hasil dari luar negeri ini kemudian akan diumumkan bersamaan dengan hasil resmi di Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang.

Dari pengumpulan data yang dilakukan IDN di lima negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, Jokowi - JK hanya menang di Arab Saudi dengan suara tipis, 2646 suara (52,05 %) sedangkan Prabowo-Hatta mendapatkan 2438 (47,95%) dan juga di Nairobi (Kenya) dimana 171 orang memilih Jokowi dan 83 orang memilih Prabowo.

Di Kuwait, Qatar, dan Bahrain, Prabowo menang masing-masing dengan 837 suara (55,9 %), 2087 (56,9%) dan 213 (52,46%).

Di Myanmar, pasangan Prabowo-Hatta juga menang dengan mendapatkan 229 suara (52,52%).

Sisanya di berbagai negara lain, Jokowi-Jusuf Kalla rata-rata menang telak dengan persentase kemenangan berkisar dari 53 persen sampai 93,80 persen.

Di Dili, Timor Leste, dari 1110 suara yang masuk, 789 suara menghendaki Jokowi menjadi Presiden Indonesia berikutnya, sementara 321 orang menentukan pilihannya untuk Prabowo.

Di negara dengan pemilih besar seperti Singapura, yang sudah menghitung 22.185 suara, Jokowi mendapatkan 80,98% suara yaitu 17.965. Hal serupa juga terjadi di Taipei, Hongkong, dan China.

"Hasil pemantauan selama Pilpres 2014 menunjukkan antusiasme besar di kalangan Diaspora Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini terlihat dengan jumlah partisipasi yang lebih tinggi ketimbang saat pemilu legislatif tahun ini. Semangatnya diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses politik ini diharapkan menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan voters turnout pemilih di luar negeri ke depan," demikian rilis IDN yang diterima oleh wartawan ABC International, L. Sastra Wijaya.

 

#Pilpres #Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan