Jokowi Ingin TNI-Polri Berada di Keramaian Disiplinkan Masyarakat

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar personel TNI dan Polri ada di setiap keramaian-keramaian guna mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan.

"Siang hari ini saya datang ke Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru, kita ingin TNI, Polri, ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati," ujar Jokowi saat meninjau kesiapan penerapan standar normal baru di pusat perbelanjaan Mall Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Polisi Masih Gamang Tindak Kendaraan Pelanggar PSBB

Jokowi hari ini meninjau kesiapan penerapan standar normal baru di sejumlah lokasi yakni di stasiun MRT di Jakarta, dan pusat perbelanjaan di Bekasi.

Presiden menyampaikan keinginannya agar seluruh masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari COVID-19. Namun dia menekankan untuk menuju tatanan baru, tetap harus melihat angka-angka dan fakta di lapangan.

Misalnya, dengan melihat angka Ro atau angka reproduksi dasar COVID-19, yang merepresentasikan potensi maksimum COVID-19 dalam menimbulkan epidemi atau pandemik.

"Seperti di bekasi ini Ro-nya sudah di bawah 1, sudah bagus dan kita harapkan, kita sampaikan ke pak wali kota, pak gubernur, di Jawa Barat ,di Bekasi terus ditekan Ro di bawah 1," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana dikutip Antara, Presiden didampingi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Baca Juga:

Jelang Diberlakukan PSBB di Jakarta, Penumpang KRL Anjlok Hingga 80 Persen

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan dirinya akan menindaklanjuti arahan Presiden bahwa ekonomi secara perlahan harus mulai beradaptasi.

Ridwan menekankan kunci di Jawa Barat adalah adaptasi terhadap normal baru, bukan kelonggaran atau relaksasi pembatasan sosial berskala besar. "Kami berbasis data. Kalau data memungkinkan, adaptasi bisa dilakukan," ujar Ridwan Kamil. (*)