Jokowi Ingatkan Parpol Jangan Salah Pilih Koalisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 26 Februari 2023
Jokowi Ingatkan Parpol Jangan Salah Pilih Koalisi

Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah. Strategi politik yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendekati pemilih muda dinilai sudah tepat.

"Kalau melihat kualifikasi, karena hati-hati tahun 2024 nanti sekitar 58 persen pemilih adalah di bawah 40 tahun, di bawah 40 tahun pemilihnya ada 58 persen. Jadi kalau saya melihat tadi yang tampl di sini semuanya muda, muda, muda, muda, itu sudah betul," katanya.

Baca Juga:

NasDem: Kami Kemarin Berkoalisi karena Jokowi, Bukan PDIP

"Saya melihat tadi ada Verrel Bramasta tadi saya lihat di sini. Saya melihat ada siapa yang di Surabaya Jawa Timur, Tom Liwafa. Itu pegiat medsos dengan pengikut yang sangat banyak. Milih, milih seperti ini PAN sangat, sangat jeli, saya melihat," puji Presiden.

Presiden dalam sambutannya mengaku biasa "mengabsen" nama-nama calon presiden maupun calon wakil presiden, tapi hal itu tidak jadi dilakukan saat Rakornas PAN.

"Biasanya awal-awal sambutan seperti ini di semua partai saya absen capres, cawapres, tapi pagi hari ini saya tidak akan mengabsen capres, cawapres karena calonnya yang hadir sedikit. Nggak usah diabsen semua sudah tahu siapa," ungkap Presiden.

Hadir di kursi undangan rakornas tersebut, antara lain Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pejabat terkait lainnya.

"Tadi malam, saya buka data, suara PAN di 2019. Tertinggi itu di Sumatera Barat. Jadi kalau ketua panitianya dari Sumatera Barat sudah bener karena memang tertinggi 15,1," tambah Presiden.

Namun Presiden menyayangkan PAN tidak memperoleh kursi di Jawa Tengah pada pemilu 2019.

"Yang saya kaget di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini urutannya 29, jadi tadi Bapak Ketua Umum PAN menyampaikan bahwa dulunya di Jawa Tengah ini selalu dapat 8, 8, 8, 8, tapi di 2019 tidak mendapatkan sama sekali," ungkap Presiden.

Saat melihat Rakornas PAN dilangsungkan di Jawa Tengah, Presiden menilai bahwa PAN sudah memiliki strategi matang menghadapi Pemilu 2024.

"Jadi tadi malam saya bertanya-tanya, ini kenapa ya rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, ooh ini strategi, sudah. Mendekati Pak Ganjar, mendekati bupati, dan wali kota dihadirkan semuanya, sudah betul, selain basisnya tentu saja basisnya," tambah Presiden.

Presiden menegaskan dalam berpolitik wajib untuk bekerja sama terutama memperkuat kerja sama kebangsaan demi persatuan dan kesatuan yang tetap terjaga.

"Kerja sama itu penting, koalisi itu penting. Jangan salah memilih koalisi, yang paling penting perkuat kerja sama kebangsaan kita," ucap Jokowi disambut tepuk tangan.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pembangunan Training Center Sepakbola di IKN Dibiayai FIFA

#Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan