Jokowi Gelar Buka Bersama, Menteri PDIP dan PKB Tidak Hadir

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Maret 2024
Jokowi Gelar Buka Bersama, Menteri PDIP dan PKB Tidak Hadir

Buka puasa bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istana Negara menggelar agenda buka puasa bersama di Istana Negara dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta sejumlah menteri KIM.

Namun, Sejumlah menteri yang tak hadir di acara tersebut hingga pukul 18.05 WIB, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Baca juga:

Pesan Wapres di Buka Bersama di Istana Saat Jokowi Duduk Satu Meja dengan Prabowo

Menteri yang juga tidak hadir adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menko PMK Muhadjir Effendy.

Risma dan Yasona serta Basuki adalah kader PDIP, sedangkan Ida dan Halim dari PKB. Di mana, kandidat capres yang diusung PDIP dan PKB tengah mengajukan perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Risma diminta untuk jadi saksi di MK buat memaparkan bantuan sosial selama Pemilu 2024.

Dalam buka puasa bersama ini, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyajikan hidangan khas dari selatan Jazirah Arab berupa nasi mandi hingga martabak telur sebagai varian menu utama dan takjil.

Hidangan disajikan secara prasmanan di ruang utama Istana Negara yang berada di samping tempat pertemuan buka bersama para tamu undangan. Untuk menu takjil tersedia martabak telur, sosis solo, martabak manis, pisang, bakwan, tahu isi, dan dimsum.

Sedangkan untuk sajian menu utama disiapkan roasted beef, nasi mandi ayam, nasi mandi kambing.

Agenda buka bersama tersebut didahului dengan tausiah yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang karib disapa Gus Miftah.

Dalam tausiahnya Gus Miftah menyampaikan Ramadhan datang membawa keberkahan, tak hanya bagi umat Islam, tapi juga non-Islam.

"Ada candaan soal rebutan jajan takjil. Jam 3 orang non-Islam sudah jajan takjil, giliran jam 5 orang Islam mau jajan takjil sudah habis. Maka saya berusaha membalas ketika besok paskah telur akan saya beli semua, sehingga non-Islam cuma bisa beli telur Kinder Joy," candaan Gus Miftah.

Ia mengatakan, rata-rata presiden dalam dunia Islam kerap didampingi seorang pelawak yang lucu, salah satunya Abu Nawas yang merupakan tokoh yang hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid.

"Tapi saya yakin Pak Jokowi nggak perlu undang pelawak, karena ada menteri yang lucu, Pak Bahlil. Saya curiga Pak Bahlil jadi menteri bukan karena prestasi tapi karena lucu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Miftah menyampaikan keyakinannya tentang rasa cinta rakyat Indonesia pada sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mata bisa lupa kepada siapa yang dia lihat, namun hati gak bisa lupa dengan siapa yang dia cintai. insya Allah cinta rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi akan bertahan selamanya," katanya. (*)

Baca juga:

Jokowi Ogah Komentari Sidang MK, Walau Dituduh Lakukan Abuse of Power

#Jokowi #PDIP #PKB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan