Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar istilah radikalisme diganti dengan manipulator agama.
Menurut Boni, peryataan Presiden Jokowi itu untuk menjaga stabilitas politik pasca-Pilpres 2019 lalu.
Baca Juga:
"Saya menyetujui istilah Presiden untuk melunakkan istilah tersebut untuk menjaga stabilitas atau ekosistem politik," kata Boni dalam acara diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (4/11).
Meski demikian, Boni menyebut, istilah yang disampaikan Presiden Jokowi sebenarnya untuk mengurangi sedikit tensi politik, tetapi memunculkan efek ganda. Karena, radikalisme itu fakta yang tidak bisa disederhanakan dengan mengganti istilah saja.
"Radikalisme itu sendiri istilah yang netral dan luas dari kelompok kiri atau kanan, ada istilah radikalis. Kita bicara radikalisme agama, tidak pada doktrin atau ideologinya tetapi sebuah gerakan politik, untuk memperjuangkan cita-cita tertentu yang kemudian setelah kita kaji, berhadapan dengan Pancasila dan haluan kebangsaan kita," ucap Boni.
"Manipulasi agama, menurut saya bagian dari modus operandi cara kerja dari kelompok radikalisme agama," jelasnya.
Menurut Boni, radikalisme agama muncul dan menguat sejalan dengan politik elektoral baik di Pilkada maupun di Pilpres kemarin.
"Saya memahami betul maksud baik Presiden, tetapi mohon maaf radikalisme lebih dari sekadar upaya memanipulasi agama," ucapnya.
Baca Juga:
Menurutnya, radikalisme adalah sebuah paham yang ingin mendirikan negara agama sebuah bahan yang mengarah kepada penggantian pondasi negara itu Pancasila dengan sistem lain yaitu khilafah.
"Dalam konteks inilah kita masih perlu memahami radikalisme lebih jauh," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan yang kerap disebut radikalisme. Menurutnya, perlu pula membuat istilah baru guna mencegah penyebaran radikalisme dengan menerapkan label "manipulator agama".
Hal itu Jokowi sampaikan saat membuka rapat terbatas dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Kamis (31/10/2019).
"Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi. (Knu)
Baca Juga:
Menkopolhukam Bantah Presiden Jokowi Tuding Umat Islam Radikal
