Jokowi Ditantang Realisasikan Janjinya

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 24 Agustus 2019
Jokowi Ditantang Realisasikan Janjinya

Bila ibu kota pindah dari Jakarta (Sumber: ANTARANEWS/Aji Setyawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menantang Jokowi untuk merealisasikan rencananya memindahkan ibu kota. Menurutnya, selama ini pemerintah rajin membuat kajian.

Robert memandang, pemimpin di Indonesia selama ini hanya rajin membuat kajian, tapi tak pernah mengeksekusi. Maka itu, dia berharap Jokowi mampu mengeksusi semua kajian yang menumpuk di Bappennas.

Baca Juga:

Tarik Ulur Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Zaman Dalu

“Selesaikan kajian, dan segera eksekusi,” katanya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di d’Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)

Ia menilai pemerintah masih memutuskan secara sepihak terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tak hanya itu, dia menganggap perencanaan pemerintah jalan di tempat, lantaran lokasi dan sumber dana masih belum jelas sampai saat ini.

Robert mengingatkan, pemerintah tidak boleh bermain dalam senyap. Tapi, harus melibatkan semua pihak untuk mewujudkan ambisi tersebut. “Apa yang perlu dikritisi, pemindahan ibu kota ini bukan hal yang gampang,” kata Robert.

Terlebih lagi, dana yang dibutuhkan tak sedikit. Pemindahan ibu kota diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp485 triliun.
Karena itu, Robert mengusulkan agar pemerintah melibatkan para pengusaha. Pelibatan ini agar para pemilik modal mengetahui terlebih dahulu konsep pendanaan yang dibutuhkan dalam proyek besar itu.

“Uangnya Rp470 triliun itu tidak kecil, sumbernya dari mana? Apakah benar APBN hanya 30%, 70% apakah dari sewa gedung di Jakarta?,” kata dia.

Baca Juga:

Demi Pemerataan Pembangunan, Ibu Kota Indonesia Harus Segera Dipindahkan

Selain itu, dalam mewujudkan mega proyek itu, pemerintah harus membuka diri dan membuat tim khusus. Dalam tim itu diisi oleh lintas sektor dari pemerintahan, akademisi, ahli, masyarakat, hingga pengusaha.

Menurut dia, tim khusus itu bisa menjadi kepanjangan tangan Jokowi untuk memberikan informasi ke publik. Ini karena proyek mega besar itu harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi jika ingin mengetahui progresnya.

“Pemindahan ibu kota itu butuh kerja bersama dan perlu komponen semua. Ada unsur masyarakat sipil, dan media. Sehingga petanya sangat jelas, Kita ini kan gini-gini saja. Ini kerja pemerintah saja atau siapa?,” kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Beberkan Ribetnya Tentukan Lokasi Ibu Kota Baru

#Joko Widodo #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Bagikan