Demi Pemerataan Pembangunan, Ibu Kota Indonesia Harus Segera Dipindahkan
Diskusi Polemik MNC Trijaya. (MP/Kanugrahan)
MerahPutih.com - Founder Bhinneka Institute, Arya Sinulingga menilai Indonesia akan lebih baik jika mempercepat pemindahan Ibu Kota. Alasannya, karena dapat mempercepat pemerataan pembangunan.
"Karena beban Jabodetabek besar. Kita perlu langkah besar untuk melakukan pemerataan," ucap Arya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).
Baca Juga:
Jakarta sendiri kini menampung 10 juta jumlah penduduk. Pada siang hari, bahkan jumlahnya bisa mencapai 11 juta.
Arya yang juga Politikus Perindo ini mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan kajian serius terkait wacana pemindahan Ibu Kota itu. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah berani mendobrak gagasan percepatan pemerataan agar tidak Jawasentris.
"Presiden di Pidato kenegaraan di depan MPR, DPR, DPD tempo hari sudah minta izin kepada rakyat untuk pemindahan Ibu Kota," jelas dia.
"Kajian pemindahan sudah ada, tinggal ada enggak yang berani eksekusi. Presiden sudah membuka itu (pemindahan ibu kota)," papar Arya.
Baca Juga:
Menurut Arya, beban Kota Jakarta sudah terlalu besar. Apalagi, Jakarta juga terkoneksi dengan beberapa wilayah tetangga, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan juga Bogor. Selain itu, polusi udara menjadi salah satu alasan memindahkan Ibu Kota.
"Beban Jakarta sudah makin crowded. Karena kemacetan juga merugikan kita, terlebih polusi udara yang bahaya, Greenpeace menyatakan bahaya polusi Jakarta sudah kacau," terangnya.
Seperti diketahui, saat ini sejumlah Kementerian tengah melakukan kajian serius terkait lokasi ibu kota baru dari Indonesia. Nantinya, kajian tersebut menjadi pertimbangan Presiden.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djallil sempat menyebut ibu kota baru ada di Kalimantan Timur. Namun, ucapannya mendadak diralat Jokowi. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara