Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bakal berlangsung dua tahun lagi. Sejumlah persiapan dan antisipasi gangguan perlu dipersiapkan.
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024.
Dia menilai, perppu tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum terutama hukum administrasi masa jabatan kepala daerah.
Baca Juga:
Hasto Beberkan Kader-Kader PDIP Potensial Maju Pilkada DKI Jakarta
Menurut Rifqi, pemungutan suara Pilkada 2024 idealnya dilaksanakan sebelum bulan November 2024. Yakni dengan mempertimbangkan sejumlah masalah dan jeda waktu yang cukup antara pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang diusulkan KPU yaitu 21 Februari.
"Hasil Pileg harus memiliki kepastian hukum agar dapat dijadikan syarat pendaftaran calon kepala daerah dari jalur partai politik," kata Rifqi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan yang dikutip, Senin (17/1).
Rifki mengungkapkan beberapa alasan mengapa perlu dikeluarkannya perppu terkait jadwal Pilkada 2024.
Pertama, jadwal Pilkada 2024 di bulan November memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah terpilih baru bisa dilaksanakan secepat-cepatnya pada Januari 2025.
Perkiraan jadwal pelantikan tersebut, belum termasuk jika terjadi sengketa administrasi, pidana maupun perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, jeda waktu yang dibutuhkan akan bertambah panjang sekaligus penuh ketidakpastian.
Selain itu, nomenklatur surat keputusan pengangkatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menegaskan masa jabatan pada periode 2021-2024.
"Sehingga secara normatif berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Baca Juga:
Wacana Usung Cagub Pilkada DKI Jakarta Dinilai Terlalu Cepat
Kedua, tambah Rifqi, pemerintah harus menyiapkan sebanyak 270 penjabat (pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.
Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023 telah diisi pj kepala daerah terlebih dahulu hingga memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.
Ia menuturkan, pengisian pj kepala daerah di 542 daerah itu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah.
"Karena akan menyedot energi sejumlah pejabat eselon I dan II di pemerintahan untuk melaksanakan tugas ganda," tuturnya.
Ketiga, sambung Rifqi, Pilkada 2024 yang dilaksanakan November merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2024.
Sehingga dia menilai, Pilkada 2024 akan membuat pemerintahan yang baru terbentuk pada Oktober 2024 langsung menghadapi tugas berat. Yaitu pemungutan, penghitungan suara, termasuk potensi sengketa hasil pilkada dan berbagai potensi pasca-tahapan.
"Karena itu, perppu menjadi solusi yuridis ketatanegaraan di tengah telah disepakatinya ketiadaan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024
