Hasto Beberkan Kader-Kader PDIP Potensial Maju Pilkada DKI Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 08 Januari 2022
Hasto Beberkan Kader-Kader PDIP Potensial Maju Pilkada DKI Jakarta

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2021). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 sudah menghangat dengan munculnya banyak tokoh yang digadang-gadang untuk maju sebagai calon. Sementara itu, masa jabatan Gubernur Anies Baswedan bakal berakhir pada 16 Oktober 2022.

PDI Perjuangan (PDIP) mengaku memiliki banyak stok kader berkualitas, baik dari sisi konseptual maupun dalam pengalaman bekerja, untuk dimajukan di Pilkada DKI 2024.

Namun demikian, karena kontestasi dianggap masih lama, PDIP mengaku memilih untuk lebih menggiatkan kerja partai di tengah masyarakat dibanding bicara soal nama calon kepala daerah.

Baca Juga:

Wacana Usung Cagub Pilkada DKI Jakarta Dinilai Terlalu Cepat

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, melalui mekanisme kaderisasi, PDIP secara sistemik telah mempersiapkan calon-calon pemimpin, siapa nantinya yang akan ditugaskan di Jakarta. Namun, skala prioritas saat ini adalah konsolidasi ke dalam.

"Terus memperkuat gerak kepartaian untuk rakyat," ujar Hasto.

PDIP juga mendengarkan aspirasi rakyat agar gambaran kepemimpinan yang ideal sebagaimana yang dulu ditunjukkan Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat, nanti dapat dilanjutkan untuk menyongsong tantangan DKI ke depan.

PDIP menyatakan, Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan seperti banjir yang belum terselesaikan. Atau tata kota yang bisa membuat seluruh warga DKI Jakarta merasa "at home" dan mendapat kehidupan yang layak.

"Itulah yang menjadi concern utama dari PDI Perjuangan. Tetapi sekiranya pilkada dilaksanakan beberapa bulan ke depan, misalnya, kami pun sudah siap. Tapi skala prioritas sekali lagi sekarang adalah membangun harapan rakyat dengan turun ke bawah bersama dengan seluruh jajaran PDI Perjuangan," tegas Hasto.

Baca Juga:

Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024

Ketika ditanya apakah yang disiapkan itu Tri Rismaharini dan Gibran Rakabuming? Hasto hanya menyebut bahwa Risma telah membuktikan kepemimpinannya selama dua periode di Surabaya. Risma telah melakukan perubahan signifikan seperti merawat lingkungan hingga tata kota.

"Bu Risma dalam kepemimpinan selama 2 periode di Kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang signifikan perubahan secara kultur. Sehingga masyarakat Surabaya, kita lihat sekarang merawat lingkungan dengan baik melakukan tata kota yang mencerminkan keindahan kota Surabaya," kata Hasto.

Sementara Gibran, masih perlu membuktikan kepemimpinannya di Solo, seperti yang dilakukan Risma. Kata Hasto, Gibran banyak meminta ilmu kepada Risma dalam memimpin Solo.

"Ibu Risma menjadi salah satu pengajar yang menyampaikan berbagai aspek strategis tentang bagaimana membangun kota agar lebih manusiawi, agar setiap warganya bergotong royong dengan penuh kesadaran, memperindah kota, dan kemudian membawa kemajuan bagi setiap warganya," urai Hasto.

"Mas Gibran, beliau sudah terpilih sebagai Wali Kota Solo tentu saja harus juga membuktikan bagaimana kepemimpinan Mas Gibran agar kepemimpinan yang ideologis yang mengedepankan juga kultur nusantara, serta mampu membawa perubahan secara sistemik sebagaimana telah dilakukan oleh Bu Risma juga dapat dilakukan oleh Mas Gibran," tandas Hasto.

PDIP Bukan Hanya Punya Risma dan Gibran

Namun yang menarik, Hasto justru mempertanyakan mengapa dua nama itu saja yang dipertanyakan. Sebab PDIP tak hanya memiliki Risma dan Gibran dalam daftar stok kader yang berkualitas.

Hasto lalu menyebut nama Abdullah Azwar Anas yang juga pernah dan dianggap berhasil memimpin Banyuwangi selama dua periode. Ada juga Hendrar Prihadi atau Mas Hendy, Wali Kota Semarang yang juga dianggap sebagai sosok muda berhasil.

Dari Ngawi Jawa Timur, Hasto mengatakan, PDIP memiliki Budi Sulistyono atau akrab disapa Mas Kanang, yang juga memerintah selama dua periode dan dianggap berhasil. Dari Bali, ada Bupati Gianyar I Made "Agus" Mahayastra.

"Cukup banyak calon pemimpin, karena proses kaderisasi di sekolah partai, mereka layak untuk dicalonkan di Jakarta. Tapi skala prioritas saat ini untuk PDI Perjuangan adalah memperkuat seluruh jejaring partai hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Jakarta," ulas Hasto.

Ahok dan Djarot Bagaimana?

Wartawan kembali mempertanyakan soal kans Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Menjawab itu, Hasto mengatakan bahwa segala sesuatunya memiliki skala prioritas. Dia lalu menceritakan pengalamannya berbicara dengan Ahok. Suatu ketika, pria yang akrab juga disapa BTP itu mengatakan keinginannya menjadi guru yang berkeliling ke seluruh wilayah sebagai kader PDIP.

"Pak Ahok ingin mengajar di seluruh pelosok Indonesia, mengajar anggota dan kader PDI Perjuangan, bagaimana kepemimpinan yang berani menghadapi risiko, kepemimpinan yang membangun Jakarta yang dengan tegas, tanpa kompromi. Memang itu karakter yang diperlukan untuk memimpin Jakarta; pemimpin yang berani tegas, pemimpin yang berani membongkar berbagai hal yang merugikan kepentingan rakyat," ujar Hasto.

Dan di atas itu semua, apa pun atau siapa pun yang saat ini diperbincangkan untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta, Hasto memastikan mekanisme di PDIP sudah jelas mengenai penentuan calon.

"Bagi PDI Perjuangan, keputusan berada di Ibu Megawati Soekarnoputri," pungkas Hasto. (Asp/Pon)

Baca Juga:

Golkar Ingin Duetkan Anies-Ahmed Zaki pada Pilkada DKI 2024

#PDIP #Pilkada Dki #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan