Wacana Usung Cagub Pilkada DKI Jakarta Dinilai Terlalu Cepat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Januari 2022
Wacana Usung Cagub Pilkada DKI Jakarta Dinilai Terlalu Cepat

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar (HO/Pemkab Tangerang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 mendatang mulai ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah Bupati Tangerang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

"Tunggu saja nanti keputusan dari DPP Partai Golkar, kan pemilihannya masih lama juga," ujar Zaki Iskandar di Tangerang, Kamis (7/1).

Baca Juga:

Wagub Ahmad Riza Patria Berpotensi Jadi Pesaing Berat Risma dan Anies di Pilgub Jakarta

Ia menyebutkan, isu yang bergilir mengenai dukungan terhadap dirinya pada Pilkada DKI Jakarta tersebut dinilai terlalu cepat. Pasalnya, pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta pun akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang dan terlebih dahulu menunggu keputusan dari DPP Golkar.

Sekretaris DPD Golkar DKI Basri Baco menyampaika, akan mengusung Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024, jika Anies Baswedan ingin tetap maju pada Pilpres 2024 nanti.

"Jika Anies Baswedan urung maju ke pilpres, rencana kami akan duetkan Zaki dengan Anies di Pilgub DKI. Itu harapan kami. Pak Zaki paling pas untuk maju. Kami akan dorong beliau (Zaki) unuk terus maju ke Pilgub DKI," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

Menurut dia, alasan pihaknya mengajukan nama Zaki Iskandar pada Pilgub DKI nanti, lantaran punya sejumlah pengalaman yang cukup di pemerintahan dan pernah di legislatif.

"Dia (Zaki) juga sukses jadi kepala daerah hampir selesai dua periode, dan saat periode kedua lawannya kotak kosong. Dan yang penting beliau cerdas serta muda," ujarnya lagi.

Selain itu, kata ia, hubungan Anies dengan partai berlambang pohon beringin itu belakangan memang tampak mesra. Anies turut menghadiri acara musyawarah daerah organisasi kepemudaan di Kantor DPD Golkar DKI. (*)

Baca Juga:

Golkar Ingin Duetkan Anies-Ahmed Zaki pada Pilkada DKI 2024

#Pemilu #Pilkada 2024 #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan