Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pergantian kabinet dalam bidang ekonomi harus berdasarkan evaluasi bukan karena adanya survei.
Menurut Arya, melalui evaluasi tersebut Presiden bisa segera mengganti menteri yang masih lambat dalam proses pencairan anggaran dan tidak mampu menjalankan program pemerintah secara cepat.
"Kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100 persen hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas Presiden untuk membereskannya," jelas Arya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7).
Baca Juga:
Namun, rencana untuk reshuffle kabinet itu sebaiknya menjadi pembicaraan internal istana, bukan menjadi konsumsi publik yang bisa menjadi bola liar.
Saat ini masyarakat lebih membutuhkan adanya efektivitas program untuk mengatasi COVID-19, baik melalui penyaluran bantuan sosial, kartu prakerja maupun berbagai subsidi serta relaksasi.
Sebelumnya Lembaga Survei Arus Survei Indonesia (ASI) pada Jumat (26/6) mempublikasikan hasil survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.
Salah satu menteri yang menempati peringkat rendah dan mendapat rapor merah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai salah satu kebijakan yang membuat menteri KKP mendapat rapor merah adalah ekspor benih lobster.
Menurut dia, sebagaimana dikutip Antara, kebijakan ekspor tersebut masih belum dilakukan secara transparan, tidak sesuai tata kelola serta merugikan para nelayan.
Baca Juga:
Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari
Meski demikian Menteri KKP Edhy Prabowo tidak terlalu menanggapi hasil survei tersebut karena dirinya akan terus berusaha meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Ini akan memicu kami untuk kerja lebih giat lagi," tutup dia. (*)
