Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2020
Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei

Presiden Jokowi. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pergantian kabinet dalam bidang ekonomi harus berdasarkan evaluasi bukan karena adanya survei.

Menurut Arya, melalui evaluasi tersebut Presiden bisa segera mengganti menteri yang masih lambat dalam proses pencairan anggaran dan tidak mampu menjalankan program pemerintah secara cepat.

"Kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100 persen hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas Presiden untuk membereskannya," jelas Arya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7).

Baca Juga:

PR dan Tugas Berat yang Mesti Dibereskan Menkes Terawan

Namun, rencana untuk reshuffle kabinet itu sebaiknya menjadi pembicaraan internal istana, bukan menjadi konsumsi publik yang bisa menjadi bola liar.

Saat ini masyarakat lebih membutuhkan adanya efektivitas program untuk mengatasi COVID-19, baik melalui penyaluran bantuan sosial, kartu prakerja maupun berbagai subsidi serta relaksasi.

Sebelumnya Lembaga Survei Arus Survei Indonesia (ASI) pada Jumat (26/6) mempublikasikan hasil survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Salah satu menteri yang menempati peringkat rendah dan mendapat rapor merah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai salah satu kebijakan yang membuat menteri KKP mendapat rapor merah adalah ekspor benih lobster.

Menurut dia, sebagaimana dikutip Antara, kebijakan ekspor tersebut masih belum dilakukan secara transparan, tidak sesuai tata kelola serta merugikan para nelayan.

Baca Juga:

Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari

Meski demikian Menteri KKP Edhy Prabowo tidak terlalu menanggapi hasil survei tersebut karena dirinya akan terus berusaha meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Ini akan memicu kami untuk kerja lebih giat lagi," tutup dia. (*)

#Presiden Jokowi #Reshuffle Kabinet #Reshuffle Kabinet Jokowi-JK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Reshuffle Sebentar Lagi, Prabowo Sudah Kantongi Nama Wamenaker Baru Pengganti Noel
Kepala Negara hanya menegaskan dirinya telah mengantongi nama calon Wamenaker sebagai pengganti Noel yang kini telah menjadi tersangka KPK.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
 Reshuffle Sebentar Lagi, Prabowo Sudah Kantongi Nama Wamenaker Baru Pengganti Noel
Indonesia
Rencana Perombakan Kabinet, Istana: Prabowo Bisa Lakukan Kapan Pun
Isu perombakan kabinet atau reshuffle belakangan kembali mencuat.
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
Rencana Perombakan Kabinet, Istana: Prabowo Bisa Lakukan Kapan Pun
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Golkar: Presiden Punya Kewenangan Absolut soal Reshuffle Kabinet
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan demikian menanggapi berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pergantian atau perombakan susunan menteri dalam kabinet.
Frengky Aruan - Senin, 16 Juni 2025
Golkar: Presiden Punya Kewenangan Absolut soal Reshuffle Kabinet
Indonesia
Golkar: Prabowo Butuh Waktu untuk Evaluasi Menteri, Reshuffle Belum Mendesak
Hanya Presiden yang tahu dan hanya Presiden yang punya kewenangan mutlak itu
Angga Yudha Pratama - Senin, 16 Juni 2025
Golkar: Prabowo Butuh Waktu untuk Evaluasi Menteri, Reshuffle Belum Mendesak
Indonesia
Tidak Adanya Reshuffle Dalam Waktu Dekat, Kerja Menteri Tidak Menimbulkan Kontroversi
Diperlukan kerja yang terukur, komunikasi yang efektif, dan keteladanan dari para pejabat negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 15 Juni 2025
Tidak Adanya Reshuffle Dalam Waktu Dekat, Kerja Menteri Tidak Menimbulkan Kontroversi
Indonesia
Prabowo Kerap Terpaksa Intervensi Kebijakan Menteri, Pengamat Duga Ada ‘Duri Dalam Daging’
Presiden Prabowo Subianto berkali-kali 'terpaksa mengintervensi’ terhadap kebijakan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
Prabowo Kerap Terpaksa Intervensi Kebijakan Menteri, Pengamat Duga Ada ‘Duri Dalam Daging’
Indonesia
Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Ketum Golkar: Jangan Ambil yang Bukan Hak Kita
Partai beringin memilih memasrahkan keputusan reshuffle kabinet yang santer belakangan ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Juni 2025
Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Ketum Golkar: Jangan Ambil yang Bukan Hak Kita
Indonesia
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Merespons Isu Kena Reshuffle
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta untuk menanyakan langsung ke Presiden Prabowo Subianto soal reshuffle kabinet.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Juni 2025
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Merespons Isu Kena Reshuffle
Indonesia
Sudah Peringatkan Menterinya, Istana Sebut Prabowo Bisa Reshuffle Kabinet Kapan Saja
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut Presiden Prabowo Subianto punya penilaian tersendiri terkait anggota kabinetnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Juni 2025
Sudah Peringatkan Menterinya, Istana Sebut Prabowo Bisa Reshuffle Kabinet Kapan Saja
Bagikan