Jokowi Didesak Cabut Bea Keluar Ekspor CPO

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 26 Juli 2022
Jokowi Didesak Cabut Bea Keluar Ekspor CPO

Ilustrasi - Kawasan perkebunan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bea keluar ekspor CPO sebesar USD 288 dinilai membebani petani dan harus dicabut karena menyebabkan harga tandan buah sawit (TBS) tidak bisa naik signifikan.

Harga ekspor CPO saat ini juga menurun jauh dibandingkan sebelum ada pelarangan ekspor CPO oleh pemerintah

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Muhammadyah mengatakan, saat ini terjadi penurunan harga CPO disebabkan harga minyak nabati dunia yang turun karena ada kenaikan pasokan.

"Dan setelah pemerintah membuka keran ekspor CPO kembali setelah larangan ekspor dibuka, juga membuat penurunan harga CPO di dunia," kata Muhammadyah dalam keterangannya, Selasa (26/7).

Baca Juga:

Ekspor Kopi Indonesia Naik 37 Persen

Muhammadiyah menyebutkan, Trading Economics mencatat, harga CPO dunia pada perdagangan Selasa (19/7), turun ke MYR 3.858 per ton, setelah sempat menguat ke atas MYR 3.950 pada 18 Juli 2022. Akhir pekan lalu, harga CPO sempat sentuh level terendah setahun ke kisaran MYR 3.500 per ton.

Sementara itu, kata dia, bea keluar ekspor CPO harus dicabut karena membebani harga TBS petani. Di mana saat ini harga CPO di kisaran USD 1.185/metrik ton dan dibebani bea ekspor sebesar USD 288/metrik ton atau bea ekspor CPO dikenakan sebesar 24,4 persen dari harga.

Baca Juga:

Pungutan Ekspor Sawit dan Turunannya Gratis Sampai Akhir Agustus 2022

Ia melanjutkan, importir tidak mau dibebani bea ekspor dan bea keluar ekspor ditanggung eksportir CPO. Dan 24,4 persen bea keluar ekspor CPO dibebankan pada harga TBS petani oleh perusahaan pabrik kelapa sawit.

"Jadi walau levy atau pungutan ekspor CPO yang selama ini untuk mensubsidi oligarki industri biodiesel dan petani sendiri tidak pernah menikmati dan pungutan ekspor CPO sudah 0 persen hingga bulan Agustus tidak memberikan dampak pada kenaikan harga TBS yang signifikan, karena masih dibebani dengan bea keluar ekspor CPO yang sangat tinggi,"ujarnya.

Karena itu, menurut dia, APPKSI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut bea ekspor CPO atau menurunkan menjadi kisaran USD 10 sd USD 50 per metrik ton, agar harga TBS petani bisa meningkat secara signifikan

"Sehingga dengan demikian bisa meningkatkan daya beli petani sawit yang akhir berdampak pada tingkat kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru disektor industri sawit dan sektor ekonomi lainnya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Rusia dan Ukraina Mulai Bicarakan Pembukaan Ekspor Gandum

#Industri Sawit
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Indonesia
Traceability Jadi Tantangan Industri Sawit Nasional, BPDP Diharapkan Berperan Bantu Petani Kecil
Uni Eropa melalui Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) menuntut komoditas seperti kelapa sawit dapat dibuktikan bebas deforestasi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
Traceability Jadi Tantangan Industri Sawit Nasional, BPDP Diharapkan Berperan Bantu Petani Kecil
Indonesia
Wajib Tepati Standar Ketat Keberlanjutan, Industri Sawit Wujudkan Ekonomi Hijau
Industri kelapa sawit memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
 Wajib Tepati Standar Ketat Keberlanjutan, Industri Sawit Wujudkan Ekonomi Hijau
Indonesia
SDM Berkualitas Kunci Kesuksesan Sektor Kelapa Sawit Nasional, BPDP Beri Dukungan dalam Bentuk Beasiswa
Berbagai program BPDP baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri sawit.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
SDM Berkualitas Kunci Kesuksesan Sektor Kelapa Sawit Nasional, BPDP Beri Dukungan dalam Bentuk Beasiswa
Indonesia
PASPI Apresiasi Komitmen BPDP di Riset Kelapa Sawit, Dorong Invensi Jadi Inovasi Bisnis
Sebagian besar hasil riset kelapa sawit masih berhenti pada tataran publikasi ilmiah dan belum berlanjut ke tahap implementasi praktis di industri.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
PASPI Apresiasi Komitmen BPDP di Riset Kelapa Sawit, Dorong Invensi Jadi Inovasi Bisnis
Indonesia
Ekspor CPO Indonesia Terus Menguat, Kukuhkan Sebagai Raja Sawit
Lonjakan itu tidak hanya terlihat dari nilai, tetapi juga volume. Ekspor meningkat dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton pada periode yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Ekspor CPO Indonesia Terus Menguat, Kukuhkan Sebagai Raja Sawit
Indonesia
Industri Perkebunan Terapkan Kesetaraan Gender, Buka Peluang bagi Perempuan Pekerja
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut 86 persen tenaga kerja dalam proses produksi kelapa sawit diisi perempuan khususnya pada tahapan awal dalam rantai pasok.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Maret 2026
 Industri Perkebunan Terapkan Kesetaraan Gender, Buka Peluang bagi Perempuan Pekerja
Indonesia
Bukan B3, Limbah Kelapa Sawit Bisa Bernilai Ekonomi dengan Teknologi Tepat
Jika tidak dikelola dengan baik, limbah kelapa sawit bisa menimbulkan permasalahan yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan.
Dwi Astarini - Minggu, 22 Maret 2026
Bukan B3, Limbah Kelapa Sawit Bisa Bernilai Ekonomi dengan Teknologi Tepat
Indonesia
Konflik di Selat Hormuz, Momentum Tepat Mendorong Percepatan Implementasi B50
Pemerintah Indonesia telah memiliki pengalaman yang memadai untuk mengimplementasikan mandatori biodiesel B50.
Dwi Astarini - Rabu, 18 Maret 2026
 Konflik di Selat Hormuz, Momentum Tepat Mendorong Percepatan Implementasi B50
Indonesia
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Produktivitas Sawit Rakyat dinilai belum optimal. Hal itu akan menjadi keterbatasan selama tata kelola hingga akses modalnya belum dibehani.
Soffi Amira - Senin, 09 Maret 2026
Produktivitas 'Sawit Rakyat' Belum Optimal, Tata Kelola Kebijakan Dinilai Jadi Penghambat
Bagikan