3,3 Juta Ha Lahan Diputihkan, DPD: Perburuk Citra Komoditas Sawit Indonesia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 Juli 2023
3,3 Juta Ha Lahan Diputihkan, DPD: Perburuk Citra Komoditas Sawit Indonesia

Ilustrasi - Petani sedang memanen tandan kelapa sawit di Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Jumat (30/6/2023). ANTARA/Ferri

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah berencana memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawit yang berada di kawasan hutan.

Seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Satgas Sawit nantinya diharapkan dapat melakukan percepatan penanganan sawit dalam kawasan hutan dengan batas akhir penyelesaian di UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2023.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai, langkah pemerintah memutihkan 3,3 juta lahan sawit di kawasan hutan dinilai justru akan memperburuk citra komoditas tersebut di pasar global.

Baca Juga:

Indonesia Berharap Bursa Berjangka Minyak Sawit Hadir Bulan Ini

Sultan B Najamudin melihat, upaya ekstensifikasi industri kelapa sawit Indonesia yang tidak terkontrol menyebabkan komoditas ekspor andalan Indonesia ini identik dengan isu deforestasi.

"Sehingga beberapa negara maju seperti Uni Eropa terpaksa mengontrol secara ketat setiap produk turunan dari hasil perkebunan dan kehutanan Indonesia," kata Sultan dalam keterangannya, Senin (3/6).

Diketahui, European Union Deforestation Regulation atau EUDR adalah kebijakan yang mengatur komoditas dan dampaknya terhadap deforestasi. Dalam hal ini, komoditas yang termasuk adalah kedelai, kayu, daging sapi, kakao, karet, kopi, dan minyak kelapa sawit.

"Kami mengapresiasi langkah serius satuan tugas sawit dalam mendata ulang luasan lahan sawit. Meskipun belum terlihat adanya upaya pemerintah untuk memulihkan kembali citra industri sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga:

Indonesia Tolak Diskriminasi Sawit

Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus menata dan memetakan kembali penguasaan luasan lahan perkebunan sawit oleh korporasi. Sembari memulihkan kembali kawasan hutan yang dijadikan perkebunan sawit selama ini.

Lebih lanjut Sultan menegaskan, memutihkan 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan semakin memperburuk citra komoditas sawit Indonesia di mata masyarakat internasional.

"Memutihkan artinya membenarkan tuduhan dan isu deforestasi oleh perkebunan kelapa sawit yang disampaikan oleh Uni Eropa selama ini," tegas dia.

Jika ini dibiarkan, sambungnya, dalam jangka panjang Indonesia akan kehilangan pasar potensial komoditas perkebunan andalan seperti sawit.

"Juga akan melemahkan posisi Indonesia dalam agenda penyediaan dan perdagangan karbon global," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Berdampak ke Sawit, Indonesia dan Malaysia Bahas Regulasi Deforestasi Uni Eropa

#Kelapa Sawit #Industri Sawit #Perkebunan Sawit
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla di Riau, KLH Segel 4 Perusahaan Perkebunan dan Tutup 1 Pabrik Sawit
KLH menyegel empat perusahaan perkebunan dan menutup satu pabrik sawit. Hal itu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Soffi Amira - Sabtu, 26 Juli 2025
Karhutla di Riau, KLH Segel 4 Perusahaan Perkebunan dan Tutup 1 Pabrik Sawit
Indonesia
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam Kawasan TN Tesso Nilo
Saat ini, Kemenhut lebih fokus pada pencegahan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, karena dinilai efektif ketimbang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pemadaman ketika terjadi kebakaran hutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam  Kawasan TN Tesso Nilo
Indonesia
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1553 Tahun 2025 tentang HR CPO yang Dikenakan BK dan Tarif Layanan Umum BPDP-KS.
Dwi Astarini - Kamis, 03 Juli 2025
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Indonesia
Pemerintah Butuh Tambahan Lahan Sawit Buat Implementasikan Biofuel 60, Bisa Capai 2,5 Juta Hektar
Yuliot mengatakan penerapan B50 pada 2026 memerlukan tambahan lahan sawit seluas 2,3 juta ha, kini penerapan B50 tak perlu penambahan lahan sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Mei 2025
Pemerintah Butuh Tambahan Lahan Sawit Buat Implementasikan Biofuel 60, Bisa Capai 2,5 Juta Hektar
Indonesia
Impor BBM Hampir USD 40 Miliar Per Tahun, Prabowo Ingin Optimalkan Potensi Kelapa Sawit
Prabowo menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan asing.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Impor BBM Hampir USD 40 Miliar Per Tahun, Prabowo Ingin Optimalkan Potensi Kelapa Sawit
Indonesia
Jaga Hutan Ala Petani Sawit Demi Kurangi Dampak Perubahan Iklim
Ada 12 ribu bibit berbagai jenis tanaman. Mulai dari bibit pohon sengon, jati, trembesi, gaharu, durian, mentawai, hingga petai. Untuk sementara waktu, benih yang sudah tumbuh menjadi bibit adalah tanaman petai.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Februari 2025
Jaga Hutan Ala Petani Sawit Demi Kurangi Dampak Perubahan Iklim
Indonesia
Mendag Kaji Dampak B40 ke Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah
“Kami lihat dulu, ya, seberapa besar kebutuhan (CPO), karena untuk mengubah rasio (ekspor CPO) nanti gampang," kata Mendag.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Januari 2025
Mendag Kaji Dampak B40 ke Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah
Indonesia
Pemerintah Masih Terapkan Moratorium Izin Pembukaan Lahan Sawit, Evaluasi Tengah Dilakukan
“Secara de facto kan kami lanjutkan. Relatif tidak ada pembukaan lahan baru,” ujar Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 November 2024
Pemerintah Masih Terapkan Moratorium Izin Pembukaan Lahan Sawit, Evaluasi Tengah Dilakukan
Indonesia
Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa
Sebagai akibat benchmarking yang belum pasti tersebut, suatu negara bisa secara diskriminatif dikategorikan sebagai negara penghasil produk berisiko tinggi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 November 2024
Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa
Indonesia
Penangguhan EUDR Jadi Jalan Bagi Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Komoditas Sawit
Percepatan e-STDB dan sertifikasi sebagai bagian ketelusuran rantai pasok harus semakin dikuatkan, dipercepat, tidak kendor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Oktober 2024
Penangguhan EUDR Jadi Jalan Bagi Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Komoditas Sawit
Bagikan