Indonesia Berharap Bursa Berjangka Minyak Sawit Hadir Bulan Ini

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 Juni 2023
Indonesia Berharap Bursa Berjangka Minyak Sawit Hadir Bulan Ini

Janjangan kosong sawit di PT Karya Sawitindo Mas pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Senin (22/8/2022) ANTARA/Ferri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka diharapkan bisa hadir pada bulan Juni 2023.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan, keberadaan ekspor minyak sawit lewat bursa berjangka akan mempermudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pada akhirnya meningkatkan perdagangan Indonesia.

Baca Juga:

Strategi Kemendag Perkuat Perdagangan Berjangka Kelapa Sawit

"Ekspor CPO melalui bursa berjangka yang ditargetkan diluncurkan pada Juni 2023 ini diharapkan dapat menjadi pembentuk harga patokan CPO," kata Zulhas melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/6).

Zulhas menuturkan, ekspor bursa berjangka diperlukan karena banyaknya aturan-aturan yang mempersulit ekspor seperti adanya kebijakan sertifikasi di Eropa dan Amerika.

Ketua Umum PAN ini menuturkan, bahwa diperlukan berbagai masukan agar ekspor CPO melalui bursa tidak merugikan pelaku usaha CPO. Proses bisnis yang ada sekarang tidak banyak berubah kecuali mewajibkan ekspor CPO melalui bursa berjangka.

"Kebijakan kewajiban pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation) masih berlaku, sehingga eksportir tetap wajib memiliki HE (harga eceran) terlebih dahulu. Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung keberadaan pengaturan ekspor CPO melalui bursa berjangka ini," ucapnya.

Baca Juga:

Indonesia dan Malaysia Perkuat Kerja Sama Komoditas Kelapa Sawit

Meski begitu, ucap Zulhas, saat ini ekspor CPO masih surplus meskipun tidak terlalu besar karena kondisi perekonomian global yang sedang melemah. Karena itu diperlukan inovasi seperti pengalihan perdagangan dari pasar tradisional ke nontradisional seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

"Selain pengalihan pasar dari tradisional ke nontradisional perlu juga memperkuat kebijakan ekspor Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan ekspor CPO karena CPO merupakan salah satu penyumbang surplus neraca perdagangan," imbuhnya.

Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, menurutnya, sudah selayaknya Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Tapi kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia belum berperan dalam memberikan harga acuan yang diakui di pasar dunia.

"Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisik Rotterdam dan Pasar Berjangka di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai basis penetapan harga CPO dunia," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Beri 100 Ribu Bibit Kelapa Sawit ke Honduras Antisipasi Krisis Pangan

#Crude Palm Oil (CPO) #Kelapa Sawit #Zulkifli Hasan #Menteri Perdagangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Petani Sawit Kritik Praktik Inklusi Sawit Berkelanjutan, Komitmen RSPO dan Industri Dipertanyakan
Biaya sertifikasi untuk satu kelompok tani bisa mencapai US$ 29.000 per tahun, sementara manfaat dari penjualan kredit sangat minim dan tidak berpihak.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Petani Sawit Kritik Praktik Inklusi Sawit Berkelanjutan, Komitmen RSPO dan Industri Dipertanyakan
Indonesia
Ekspor Satu Pintu dan RSPO Bakal Perkuat Kepercayaan Pasar Global Kelapa Sawit Indonesia
Ekspor satu pintu DSI diharapkan mengamankan tata kelola ekspornya. Penggabungan antara kepatuhan berkelanjutan dan kelancaran ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 November 2026
Ekspor Satu Pintu dan RSPO Bakal Perkuat Kepercayaan Pasar Global Kelapa Sawit Indonesia
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Lahan Dikelola Agrinas Buat Kebun Sawit Jadi Proyek Strategis Nasional
Pemerintah Tetapkan Lahan Dikelola Agrinas Buat Kebun Sawit Jadi Proyek Strategis Nasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pemerintah Tetapkan Lahan Dikelola Agrinas Buat Kebun Sawit Jadi Proyek Strategis Nasional
Indonesia
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Pengembangan hilirisasi berbasis koperasi diperlukan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai industri sawit, yang selama ini didominasi korporasi besar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Defisit Neraca Dagang Indonesia Juni Menurun, Pemerintah Tingkatkan Ekspor
Nilai ekspor nonmigas Indonesia pada Juni tercatat sebesar USD 24,39 miliar, meningkat 8,68 persen jika dibandingkan dengan Mei 2026 yang sebesar USD 22,45 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Defisit Neraca Dagang Indonesia Juni Menurun, Pemerintah Tingkatkan Ekspor
Indonesia
Nilai Ekspor Indonesia Mei Turun 8,30 Persen Ketimbang April
Pelemahan secara bulanan tersebut dipengaruhi penurunan ekspor migas sebesar 34,38 persen dan ekspor nonmigas sebesar 7,05 persen secara bulanan (MtM).
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Nilai Ekspor Indonesia Mei Turun 8,30 Persen Ketimbang April
Bagikan