Jokowi Berpotensi Lakukan Blunder Politik

Dery RidwansahDery Ridwansah - Rabu, 17 September 2014
Jokowi Berpotensi Lakukan Blunder Politik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaydillah Badrun menilai munculnya nama Darwin Silalahi sebagai kandidat kuat menteri Energi Sumber Daya Mineral akan memberikan blunder politik migas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurutnya, munculnya nama Darwin yang digadang-gadang akan menduduki jabatan menteri ESDM bisa memunculkan indeks negatif dari rakyat yang mendukung Jokowi.

Dia mengatakan rakyat akan pesimis terhadap pemberantasan mafia migas yang telah menggerogoti ratusan triliun uang negara apabila mafia migas masih berada di lingkaran pemerintah Jokowi-JK.
"Pemilihan Darwin Silalahi sebagai menteri ESDM adalah hal yang buruk. Akan menimbulkan blunder politik," kata Ubaydillah, Senin (15/9).

Seperti diketahui, Darwin Silalahi saat ini bekerja sebagai Country Chairman Shell Companies in Indonesia dan juga Presiden Direktur PT Shell Indonesia. Darwin adalah orang Indonesia pertama yang mengemban posisi ini sejak mulai bekerja di Shell tahun 2007.

Sebelum menjabat sebagai CEO di PT Shell Indonesia, Darwin Silalahi selama tujuh tahun menjabat Country CEO Booz Allen Hamilton Indonesia, salah satu perusahaan konsultan manajemen strategik ternama dunia.

Pada tahun 1985, ayah dari dua orang anak ini mengawali karirnya di BP (British Petroleum) selama hampir 10 tahun.

Dia pernah ditempatkan di Aberdeen (Belgia), London (Inggris), dan Texas (Amerika Serikat), sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PT Dharmala Inti Utama (DIU) sebagai asisten CEO pada tahun 1994.

Langkah tersebut memperkenalkan Darwin Silalahi dengan dunia manajemen strategik dan membawanya ke Bakrie & Brothers sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan.

Pada pertengahan 1998, Darwin Silalahi memulai karir pegawai negeri sebagai Plt Direktur Usaha di Kementerian BUMN dengan portofolio BUMN sektor perhubungan, telekomunikasi, dan energi.

Dengan bekerja selama satu setengah tahun di pemerintahan hingga akhir 1999, pengalaman kerja Darwin menjadi serba lengkap: multinasional.

Sebelumnya pengamat geopolitik ekonomi Hendrajit mengomentari terkait masuknya nama CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi sebagai kandidat Menteri ESDM atau posisi strategis di pos energi.

Hendrajit berharap presiden terpilih Joko Widodo agar pintar dalam memberikan jabatan di kabinetnya nanti. "Apakah Jokowi-JK serius, lihat postur kabinet. Ada nama Darwin Silalahi. Ada kaderisasi sesuai desain jadi menteri, jadi orang penting di BUMN," kata dia di Jakarta, Senin (15/9).

Dia mengatakan, bekas Wali Kota Solo itu harus kuat dalam membuat kabinet. Dengan begitu, intervensi baik dari eksternal maupun pihak asing tak masuk dan melahirkan mafia migas. "Kalau benar kabinet menguat, Jokowi harus munculkan kekuatan," kata Hendrajit. (JPNN)

 

#Reshuffle Kabinet #Politik #Joko Widodo #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Dery Ridwansah

Kucing itu indah kaya kamu

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Indonesia
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Krisis Venezuela kini jadi alarm keras. DPR pun mendesak agar ketahanan energi nasional diperkuat.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Bagikan